Balaikota, Depokterkini.com
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok mendorong pemangku wilayah untuk melakukan optimalisasi pajak di kecamatan maupun kelurahan. Khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Kepala Bidang Pendapatan Daerah II BKD Kota Depok, Muhammad Reza mengatakan, sampai dengan triwulan III atau per 30 September 2023, perolehan PBB-P2 di 11 kecamatan masih di bawah 80 persen.
"Realisasinya masih di bawah 80 persen pada triwulan III. Pemungutan pajak tinggal tiga bulan lagi sampai dengan tutup tahun 2023," ujarnya, Jumat (20/10/23).
Reza, panggilan akrabnya, meminta pemangku wilayah untuk melakukan inovasi atau gebrakan agar Wajib Pajak (WP) menyelesaikan kewajiban, sebagai warga negara yang baik.
"Adapun kecamatan yang menempati urutan pertama realisasi pembayaran PBB-P2 yaitu Kecamatan Cimanggis sebesar Rp47 miliar atau 77 persen dari target Rp60 miliar," katanya.
"Kemudian, Kecamatan Cilodong sebesar Rp15 miliar atau 71 persen dari target Rp21 miliar dan disusul Kecamatan Sukmajaya sebesar Rp21 miliar atau 70 persen dari target Rp30 miliar," terangnya.
Pihaknya juga berupaya memperluas channel pembayaran dengan melibatkan berbagai marketplace dan lembaga keuangan.
"Antara lain Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank bjb, loket PBB di delapan Kantor Kecamatan, Bank BTN, Kantor Pos, Indomart, Alfamart, BNI, Cimb Niaga, OCBC NISP, tokopedia, Ovo, Gopay dan lain-lain,” tambahnya.
"Pajak yang dibayarkan nantinya akan kembali lagi untuk pembangunan, baik sarana prasarana, fasilitas umum maupun infrastruktur. Jadi, ayo bayar pajak," imbaunya. (Wan)
0 Komentar