Showing posts with label tapos. Show all posts
Showing posts with label tapos. Show all posts

Laode Haris Bakal Calon Presiden DPP PPKLI

Jatijajar, Depok Terkini

Seminar yang mengusung tema ‘Sejauh Mana Efektifitas Payung Hukum & Pembinaan Terhadap PKL’ merupakan satu kegiatan pokok dalam Musyawarah Nasional (Munas) Persatuan Pedagang Kaki Lima Indonesia (PPKLI), yang akan digelar di Hotel Bumi Wiyata di Kota Depok pada 21-23 April mendatang.

Selain menggelar seminar, Menurut Sekretaris Panitia Musyawarah Nasional (Munas) Persatuan Pedagang Kaki Lima Indonesia (PPKLI) Ahmad Taurus, dalam munas itu juga akan dilakukan pemilihan Presiden PPKLI. Di mana seluruh anggota PPKLI memiliki peluang dan kesempatan untuk masuk dalam bursa calon presiden. Diharapkan semua bakal calon yang akan maju sebagai presiden memiliki kesatuan visi, misi dan aksi sesuai dengan program kerja DPP PPKLI.

“Kesatuan visi, misi dan aksi ini diperlukan sebagai dasar untuk mengaktualisasikan penataa dan pembinaan 54 juta PKL di Indonesia. Tentunya dalam rangtka meningkatkan kesejahteraan  PKL yang sesuai dengan payung hukum yang ada,” ujar Ahmad Taurus, Minggu (16/4), didampingi ketuanya Juanaedi Sitorus.

Pada kesempatan itu, Ahmad Taurus menambahkan, informasinya Bapak Haji Hermansyah tidak lagi mencalon diri menjadi Presiden DPP PPKLI  lima tahun ke depan. Untuk itu, pihaknya berharap munculnya kader-kader PKL untuk maju memimpin organisasi ini.

Di bagian lain, Ketua DPD PPKLI Kota Depok Maryono menambahkan, dalam munas tersebut pihaknya sudah menyiapkan kadernya untuk maju dalam bursa calon Presiden DPP PPKLI masa bakti 2017-2022.

“Dari Kota Depok sudah ada kader PKL yang siap untuk beraksi di DPP PPKLI, yaitu Laode Haris yang siap menjadi calon Presiden PPKLI dan siap beraksi jika terpilih nanti,” kata Maryono.

Menurutnya, Laode Haris seorang pemuda yang pesuli dengan keberadaan dan ketahan dan ketangguhan PKL dalam menggerak perekonomian Indonesia. Kepadanya juga sudah diberikan setumpuk program kerja dan kegiatan untuk lima tahun ke depan, sebagai bagian dari dari upaya PKL membantu pemerintah dalam menata dan membina PKL di Kota Depok dan di Tanah Air.(ash)

Diduga Serobot Tanah Warga, Anggota Dewan Dilaporkan Polisi

Margonda, Depok Terkini

Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, berinisial SS dilaporkan ke  kepolisian atas dugaan pengrusakan dan penyerobotan tanah milik Anie Roslina Siahaan di wilayah RT02/08, Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Depok.

Menurut Kuasa Hukum Ani Rosalina, Akim Lubis. Kliennya adalah pemilik yang sah Tanah dan bangunan seluas 827 meter persegi. Hal itu berdasarkan akte jual beli No 254/2010 tertanggal 01 September 2010, sebagaimana termaksud dalam sertifikat Hak Milik Nomor 414/Leuwinanggung.

"Kami punya bukti kuat dan sah dari negara atas kepemilikan tanah tersebut.
Tanah itu sudah dibeli oleh klien kami dari pihak kedua yakni Hamid Djiman. Jadi tidak ada lagi urusan dengan pihak pertama, apalagi main serobot aja,"kata Lubis di Margonda, Depok, Selasa (114/03/2017).

Lebih lanjut Lubis menjelaskan, bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) ke Kantor BPN Depok pada 15 Desember 2016. Selanjutnya pada 16 Desember 2016 klien kami juga mengajukan Permohonan Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral ke BPN Depok.

"30 Desember 2016 petugas ukur BPN Depok telah melaksanakan pengukuran tanah ke lokasi."Hingga saat ini kami masih menunggu hasil pengukuran dari BPN Depok,"jelasnya.

Namun, lanjut Lubis, pada 19 Februari 2017 telah terjadi pengrusakan terhadap bangunan tembok pagar di lokasi tanah milik kliennya."Tembok pagar dirusak oleh seseorang yang diduga suami anggota dewan bersama teman-temannya. Dia bilang tanah itu milik istrinya dari warisan orang tua berdasarkan surat girik No C.749. Atas tindakan itu, pihak kami langsung laporkan kejadian itu
ke Polresta Depok,"ungkap Lubis.

Selain melakukan pengrusakan, kata Lubis, suami anggota dewan bersama beberapa orang itu juga melakukan intimidasi terhadap para penyewwa warung yang ada di lokasi tanah kliennya."Intimidasi dilakukan dengan cara mematikan aliran listrik di warung dan mengatakan tanah itu milik anggota dewan. Mereka juga memasang plang bertuliskan namanya," pungkasnya.

Saat dikonfirmasi, anggota dewan SS mengaku bahwa semua urusan permasalahan tanah di Leuwinanggung diserahkan kepada suaminya."Bisa langsung tanya ke suami saya. Dia lebih paham,"katanya.

Ia juga mengatakan telah dipanggil pihak kepolisian mengenai dugaan intimidasi dan sudah memenuhi panggilan."Kemarin sudah datang ke Polres, sudah dipenuhi semua. Saat ini saya sedang mengurus ke BPN juga,"tandasnya.(ndi)

Pemkot Uji Coba Budidaya Tanaman Alfalfa dan Beras Hitam

Tapos, Depok Terkini

Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) melakukan uji coba tanaman obat Alfalfa di Taman Arboretum Pangan di wilayah Kecamatan Tapos, Depok, Rabu (8/2/2017).

Alfalfa adalah tumbuhan yang sudah bisa dibudidayakan di indonesia, tanaman ini sejak lama dibudidayakan di negara-negar Eropa, Amerika, China sebagai makan kesehatan dan sangat kaya akan kandungan nutrisi atau bergizi tinggi dan sumber nitrogen alami.

"Alfalfa ini salah satu tanaman obat, khasiatnya untuk penguatan jantung. Karena itu kita ingin masyarakat punya perhatian terhadap pola makan. Banyak warga Depok yang mati mendadak, karenanya dari sisi kota sehat kita ingin antisipasi dengan melakukan tindakan kesehatan kepada warga, salah satunya dengan mengkonsumsi tananam alfalfa ini,"kata Walikota usai menanam benih alfalfa didampingi Ketua Tim PKK Depok Elly Farida, dan Kadis DKPP Nunu.

Alfalfa mudah tumbuh dan beradaptasi cukup baik di hampir setiap lahan pertanian atau kebun. Karena itu, kita coba kembangkan alfalfa menggunakan polibag dan bisa ditanam di rumah atau KRPL.

Selain alfalfa, lanjut Idris, pemerintah kota juga memfasilitasi petani dengan memberikan bibit beras hitam. Dari sisi ekonomis, harga beras hitam juga cukup membantu kesehjateraan para petani yang dijual Rp.25.000 perkilonya.

"Karbohidrat beras hitam lebih rendah daripada beras merah. Untuk keseimbangan metabolisme dan kesehatan lebih aman mengkonsumsi beras hitam,"ungkapnya.

Dari uji coba pengembangan beras hitam tersebut, petani berhasil panen sebanyak lima ton dan saat ini tersimpan digudang."Kalau uji coba beras hitam ini berhasil maka akan kita jadikan pilot project di Kota Depok. Pemasaran pun kita bantu dengan menggelar pasar tani dan mewajibkan seluruh ASN mengkonsumsi beras hitam,"tandas idris.(dms)

Anggota Komisi V DPR RI Tinjau Terminal Jatijajar

Tapos, Depok Terkini

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Mahfudz Abdurahman dalam resesnya melakukan peninjauan ke Terminal Jatijajar, Depok, Kamis (5/1).

Peninjauan dilakukan karena banyaknya laporan dan masukan bahwa terminal tersebut belum juga beroperasi. Mahfud didampingi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok Gandara Budiana melihat langsung kondisi Terminal type A yang pembangunannya sudah mencapai 80 persen.

"Saya akan usulkan dan koordinasi terkait kondisi terminal yang belum juga beroperasi. Mungkin nanti akan ada kunjungan DPR supaya bisa dianggarkan,"ujar Mahfud usai melihat seluruh area terminal Jatijajar.,

Menurutnya, secara undang-undang pembangunan dan pengelolaan Terminal Jatijajar ini berada di tangan pemerintah pusat. Kota Depok tidak bisa bertindak karena terbentur undang-undang tersebut."Ini jadi persoalan karena bangunan yang sudah jadi tidak terpakai, ini akan jadi masalah sosial,"terangnya.

Secara keseluruhan anggaran yang diperlukan agar terminal bisa beroperasi sekitar Rp.35 miliar. Dana itu diperuntukkan pembangunan jalur Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), pemeliharaan lingkungan, taman dan pembangunan jembatan penghubung ke Jalan raya Bogor.

"Anggarannya kurang lebih Rp.35 miliar termasuk pembangunan jembatan,"ungkap Mahfud
Jika terminal Jatijajar telah beroperasi, lanjutnya, maka akan berdampak mengurangi tingkat kemacetan di Kota Depok, khususnya di Margonda."Termina Margonda akan dipindahkan ke Jatijajar, maka kemacetan bisa berkurang,"pungkasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan, Gandara Budiana mengatakan secara keseluruhan anggaran yang sudah tertanam dari Pemkot Depok untuk pembangunan terminal Jatijajar mencapai Rp.117 miliar. Targetnya tahun 2017 ini sudah bisa beroperasi, namun karena adanya undang-undang, Pemkot Depok tidak bisa lagi menganggarkan.

"Mudah-mudahan tahun 2017 ini pemerintah pusat bisa menganggarkan melalui anggaran perubahan. Kalau anggarannya sudah cair, pembangunan terminal segera diselesaikan dan beroperasi,"tandas Gandara.(dms)

Empat Kelurahan Deklarasikan Stop Buang Air Besar Sembarangan

Tapos, Depok Terkini

Sebanyak empat kelurahan bersama unsur masyarakat di wilayah Kota Depok mendeklarasikan diri stop buang air besar sembarangan (BABS) dan siap menerapkan lima pilar sanitasi total berbasis masyarakat.

Ke empat kelurahan tersebut yakni kelurahan Depok Jaya, Curug, Cisalak Pasar, dan
Kelurahan Tapos secara bersama membacakan deklarasi dihadapan Walikota Depok Mohammad Idris di lapangan kantor Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Depok, Sabtu (12/11).

Inti deklarasi antara lain, masyarakat empat kelurahan tersebut menyatakan 100 persen menggunakan sarana sanitasi jamban atau tidak lagi buang air besar sembarangan. Warga juga menyatakan mendukung program unggulan Kota Depok yaitu kota bersih dan sehat .

Turut menyaksikan deklarasi tersebut Direktur Kesehatan Kementerian Kesehatan, Imran Agus Nurali, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ketua TP PKK Kota Depok, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Kepala BPMK, Kadis DKUP, Direktur RSUD, para Camat, para Lurah, kepala Puskesmas se-Kota Depok dan ratusan masyarakat sekitar.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok selaku panitia deklarasi, Lies Karmawati mengatakan akses
sanitasi khususnya jamban saat ini masih jauh dari harapan. Masih ada beberapa warga yang belum
memiliki jamban yang sehat. Karena itu, untuk percepatan 100 persen akses sanitasi yang layak di
Kota Depok telah dilakukan berbagai kampanye dan program kegiatan.

"Kita ingin wujudkan seluruh warga Depok melaksanakan stop buang air besar sembarangan. Saat ini baru empat kelurahan yang sudah Open Defecation Free (ODF). Semoga deklarasi ini dapat memotivasi kelurahan lain untuk segera mendeklarasikan ODF," ujar Lies.

Direktur Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Imran Agus Nurali memberikan apresiasi atas upaya masyarakat Kota Depok dalam rangka pencapaian universal akses tahun 2019
yaitu 100 persen akses air bersih, nol persen daerah kumuh serta 100 persen akses sanitasi bebas
buang air besar sembarangan. Saat ini akses nasional untuk sanitasi baru mencapai 66,90 persen,
dengan jumlah desa ODF sebanyak 7300 desa. Sedangkan akses sanitasi tingkat Jawa Barat mencapai 70,30 persen, dan akses sanitasi kota Depok sudah mencapai 95,42 persen. Namun, kata Imran dari capaian itu ternyata masih banyak keluarga yang berperilaku buang air besar sembarangan.

"Sebenarnya Kota Depok sudah mendekati 100 persen, namun perlu verifikasi provinsi dan
puskesmas setempat. Saya berharap Kota Depok menjadi kota pertama di jabar yang 100 persen
sanitasinya," harapnya.

Walikota Depok Mohammad Idris mengatakan capaian sanitasi Kota Depok sebesar 95 persen lebih menandakan bahwa masyarakat sudah menerapkan lima pilar sanitasi total berbasis masyarakat. Salah satunya deklarasi yang dilakukan lima kelurahan bersama unsur masyarakat untuk stop buang air besar sembarangan.

"Kita harus lebih terpacu untuk mencapai 100 persen, karenanya diperlukan kerjasama masyarakat dalam pembangunan. Dalam deklarasi telah melibatkan berbagai unsur seperti PKK, TNI, Polisi, Karang Taruna, LPM, anggota DPRD, RW, dan RT. Ini menandakan implementasi kota cerdas,"jelas Walikota.

Idris mengusulkan untuk pencapaian 100 persen sanitasi, ada baiknya dana aspirasi anggota DPRD Depok bisa diterapkan untuk sanitasi,"Selain pembangunan jalan lingkungan, dana aspirasi bisa diarahkan juga untuk perbaikan sanitasi. Kita punya program prioritas lima tahun kedepan yaitu mewujudkan sanitasi yang sehat,"tandasnya.

Walikota menegaskan bahwa Pemkot punya tiga program unggulan yang harus diselesaikan, karena itu seluruh anggaran harus di fokuskan pada program unggulan tersebut yaitu masalah kota bersih, kota sehat dan kota ramah keluarga."Saya imbau semua semangat untuk menangani permasalahan sanitasi, dan menerapkan lima pilar sanitasi total berbasis masyarakat,"tandas Idris.(ndi)

DKP Kosongkan Sampah di 10 TPS

Tapos, Depok Terkini

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok mengangkut seluruh sampah yang ada di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) hingga bersih dan tidak tersisa (nol). Hal itu dilakukan guna mengurangi bau sampah akibat adanya pembusukan tumpukan sampah.

Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, Kusumo mengatakan bahwa di tempat pembuangan sampah tidak boleh ada penumpukan sampah, apalagi sampai mengendap berhari-hari. Karena itu, pihaknya berupaya mengangkut seluruh sampah yang ada di TPS hingga tuntas.

"Sesuai dengan amanat undang-undang no 18 tahun 2008, kita coba mengnolkan sampah di TPS setiap hari. Ada 10 TPS yang kita nolkan dari sampah, "kata Kusumo di lokasi P2WKSS kelurahan Cimpaeun, Tapos, Depok, Rabu (3/11)

Menurut dia, kalau sampah di TPS di angkut hingga tuntas maka secara otomatis akan menghilangkan bau. selain itu, seluruh TPS yang ada harus dalam keadaan tertutup."Kalau hujan, sampah yang dibuang sore hari akan basah dan membusuk kalau tidak ditutup. Kita berupaya mengurangi kadar air yang ada di TPS," terangnya.

Disisi lain, Kusumo juga mengimbau agar warga segera melakukan pemilahan sampah di rumah masing-masing."Hingga saat ini tercatat sudah 185 RW yang melakukan pemilahan sampah. 30 UPS sudah organik dan kita akan terus buka lagi UPS organik ditempat lain. Keberadaan UPS untuk mereduksi serta mengurangi sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah,"jelas Kusumo.

Saat ini, lanjut Kusumo, kondisi TPA Cipayung kondisinya sudah over capacity, karenanya diupayakan sampah yang dibuang ke TPA harus sampah organik. Sedangkan sampah an-organik sudah di tampung di UPS.

"Kita akan wujudkan zero west city, masih ada waktu empat tahun lagi sampai 2020. Itu yang harus kita kejar, kita coba selesaikan itu dengan kerja nyata," tegasnya.

Oleh karena itu, Kusumo memohon partisipasi masyarakat untuk memilah sampah dan itu sangat mudah dilakukan."Sosialisasi sudah kita lakukan setiap sabtu dan minggu, bagi RW yang ingin mendapatkan sosialisasi silahkan menghubungi kami, kita siap datang ke lokasi warga. Kalau tidak ada permintaan kita akan jadwalkan turun ke wilayah RW secara bertahap,"tandas Kusumo.(ndi)

Program P2WKSS di Kelurahan Cimpaeun di Evaluasi

Tapos, Depok Terkini

Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna menyambut kedatangan tim penilai program terpadu P2WKSS dari Jawa Barat di lokasi P2WKSS RW 09, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Depok, Rabu (2/11).

Turut menyambut kedatangan tim penilai,  Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Depok, Martha, para kepala OPD, para Lurah, unsur Muspika, LPM, dan pengurus RT dan ratusan warga sekitar.

Menurut Pradi Supriatna program P2WKSS merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan. Program ini diharapkan dapat mempercepat upaya peningkatan kualitas hidup perempuan melalui kegiatan penyuluhan, pengetahuan, keterampilan dasar, kegiatan sosial serta pembangunan fisik lainnya.

"RW 09 kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos mewakili Kota Depok untuk berlomba bersama kabupaten dan kota lain di Jawa Barat dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan di provinsi Jawa Barat. Ini sangat luar biasa, dari ribuan RW di Kota Depok, RW 09 mewakili di tingkat Jabar."kata Pradi.

Pradi mengatakan bahwa di lingkungan RW 09 telah dilakukan beberapa rangkaian kegiatan dengan sasaran 100 kepala keluarga (KK) binaan. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi berbagai program pemkot Depok, pelatihan keterampilan, pemberian bantuan bahan dan peralatan, pembangunan jalan dan lingkungan, posyandu dan rehab 15 rumah tidak layak huni."Semoga semua program tersebut dapat memberi manfaat buat warga dan lingkungan. Total anggaran dalam kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp. 2,6 milyar."jelas Pradi. 

Pradi menilai masyarakat RW 09 kelurahan Cimpaeun sangat partisipatif dalam mendukung program P2WKSS diantaranya dengan memanfaatkan lahan untuk pengembangan pertanian perkotaan,

"Tingkatkan terus semangat membangun sehingga dapat memberikan contoh dan dorongan bagi wilayah lainnya, para OPD juga harus tetap membimbing sehingga pelaksanaan program tidak terhenti setelah adanya evaluasi. Program ini harus tetap berkelanjutan dan merupakan tanggung jawab kita untuk menuntaskan permasalahan kemiskinan di Kota Depok."Setelah selesai evaluasi ini, harus ada kelanjutannya. Jangan berhenti setelah penilaian,"pinta Pradi.

Ketua Tim Penilai Program P2WKSS Provinsi Jawa Barat Heni Rosyani mengatakan dari hasil penilaian masih ada kekurangan dalam program ini yaitu belum adanya tempat bermain anak, dan perpustakaan.

"Tempat bermain anak sangat penting untuk mengurangi penggunaan gadget yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak, mungkin di sekolah paud ada tempat bermainnya, dan paling penting ada juga perpustakaan. Dengan adanya perpustakaan dapat menambah ilmu bagi anak-anak,"terangnya.

Heni juga mengakui sudah banyak pelatihan pelatihan yang diberikan untuk masyarakat di RW09,"Kami juga telah memberikan pelatihan membuat yoghurt dan dodol dan memberikan bantuan alat dengan nilai anggaran Rp.30 juta. Mudah-mudahan bisa produktif dan meningkatkan kesehjateraan warga,"tandasnya.(

Pradi Resmikan Posyandu di Lokasi P2WKSS

Tapos, Depok Terkini

Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna meresmikan penggunaan gedung Posyandu di lokasi P2WKSS RW 09, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Depok, Rabu (3/11). Gedung posyandu yang berdiri diatas lahan seluas 60 meter persegi itu merupakan hasil swadaya masyarakat dibantu dari CSR perusahaan.

"Ini luar biasa, posyandu ditingkat RW  bangunannya cakep sekali. Ini semua berkat peran semuanya baik pemerintah, masyarakat, CSR dan para donatur. Kami ucapkan terima kasih banyak," kata Pradi usai menerima kedatangan tim evaluasi program P2WKSS provinsi Jawa Barat.

Pradi berharap setelah posyandu ini diresmikan, para OPD harus tetap melakukan pengawasan untuk peningkatan pembangunannya hingga dua lantai."Bantuan dari CSR harus di awasi, OPD dan LPM saya mohon tidak berhenti setelah dilakukan penilaian saja. Tetap lanjutkan program ini dan lanjutkan pengawasan,"pinta Pradi.

Wakil Walikota juga mendorong agar gedung pos pelayanan terpadu seperti ini juga bisa dibangun di wilayah lain."

Kami sangat mendorong pembangunan posyandu seperti ini di tempat lain. Karena itu diperlukan peran serta dari seluruh stakehoulder, bukan hanya dari pemerintah. Pembangunan posyandu itu merupakan semangat dari masyarakat mulai RT, RW, LPM sehingga pemerintah termotivasi,"tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Pradi juga memberikan bantuan untuk kelanjutan pembangunan gedung Posyandu tersebut.(ndi)

Kehadiran Lembaga Pendidikan Bantu Wujudkan Generasi Handal

Tapos | Depok Terkini

Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna menilai kehadiran lembaga pendidikan sangat membantu pemerintah kota dalam menciptakan sumber daya manusia yang handal. Karenanya dirinya sangat bersyukur dengan kehadiran Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kreatif Al-khaeriyah di tengah masyarakat Depok.

"Kita sadar, pemerintah tidak bisa sendirian untuk menyiapkan berbagai infrastruktur dan fasilitas pendidikan, kita tidak mampu kalau hanya mengandalkan APBD Depok saja. Makanya pemerintah kota Depok sangat mendukung dengan kehadiran lembaga-lembaga pendidikan seperti ini, tetapi segala mekanisme dan prosedur tetap harus ditempuh. Termasuk perizinannya," ungkap Pradi usai meresmikan Gedung SMP Kreatif Al-Khaeriyah di Jalan Raya Cibinong-Tapos, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Depok, Minggu (2\/10).

Pradi berharap sekolah ini bisa bersinergi dengan pemerintah khususnya dengan Dinas pendidikan terkait masalah kurikulum dan lainnya.

"Intinya kita ingin menciptakan generasi-generasi yang handal dan mampu berkompetisi di tingkat nasional dan internasional,"terang Pradi.

Melalui program kreatif di sekolah ini, lanjut Pradi, diharapkan bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru sehingga tidak ketinggalan dengan perkembangan di era globalisasi saat ini.

"Saya apresiasi dengan adanya program pembelajaran bahasa Jerman. Komunikasi bahasa asing sangat diperlukan, apalagi dalam mengahapi MEA ini." tandasnya.

Ketua Yayasan Al-Khaeriyah, Asep Awaludin mengatakan, Sekolahnya baru akan menerima murid pada tahun ajaran 2017\/2018. Dengan sarana gedung yang ada diperkirakan mampu menampung sebanyak 120 siswa sebanyak enam kelas.

"Minat masyarakat sangat luar biasa untuk sekolah disini. Soalnya kami punya program unggulan yaitu bahasa Jerman dan lebih mengedepankan masalah akhlak,"tutup Asep.(ndi)

Masyarakat Miskin di Jawa Barat Terbesar Kedua Setelah Papua

Tapos | Depok Terkini

Jawa Barat disebut sebagai wilayah terbanyak masyarakat miskin dan berada pada posisi kedua di
Indonesia setelah Papua. Hal itu dikatakan Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat,
Agung Suryamal saat membuka Musyawarah Kota ke-IV tahun 2016 Kadin Kota Depok di Kinasih Resort, Tapos, Depok, Senin (5/9).

"Berdasarkan data BPS, penduduk di wilayah Jabar terbanyak termiskin kedua setelah Papun. Ini perlu kita luruskan dan kita harus bangkit, karena kita pengusaha sebagai bagian dari masyarakat Jabar,"jelas Agung.

Menurutnya, pengusaha harus tanggap karena memiliki dana, produktifitas dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi pengusaha harus mendorong bagaimana pertumbuhan ekonomi, penataan dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

"Indonesia memiliki modal luar biasa berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. Apalagi semua perguruan tinggi terkemuka ada di Jabar. Ini salah satu potensi yang harus digerakkan. Baik sektor ekonomi, industri, perdagangan dan pariwisata. Kita harus bergerak dan bergandengan tangan," kata Agung

Penuntasan kemiskinan, lanjut Agung, tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah saja. Tetapi semua komponen bangsa harus bisa bergerak, apalagi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

"Kita ngga bisa duduk saja, harus tanggap dan peka terhadap permasalahan yang ada. terutama Kadin demi kesehjateraan masyarakat. Pengusaha harus berbuat jangan hanya mengeluh,"ungkapnya.

Agung berharap dalam Muskot Kadin Kota Depok bisa terbentuk kepengurusan elbih berkualitas dan
lebih baik, karena dari sisi geografis Kota Depok sangat strategis dekat dengan ibukota,  dan
penduduknya heterogen. Jadi harus dibentuk pengurus Kadin yang berkualitas,"tegasnya.

Ia menjelaskan, dengan adanya pengurus baru diharapkan ada perbaikan dalam kinerja Kadin di Kota Depok. Muskot ini merupakan ajang pembentukan pengurus Kadin yang akan datang, namun ada aturan dan mekanisme yang harus dijalankan.

"Pengurus yang baru harus bisa berkomunikasi dan bersinergi. Salah satu optimalisasi kinerja Kadin. Posisi Kadin itu sebagai mitra pemerintah. Kalau ada permasalahan di wilayah terkait ekonomi, maka Kadin yang bisa menjadi alat komunikasi atau menjadi partner komunikasi dengan pemerintah."Kadin jangan diam, dan hanya cari-cari proyek. Kadin harus menjadi produk bagi pemerintah dan masyarakat,"pungkasnya.(ndi)


Pradi Resmikan Penggunaan Jaling di Perum Koppasus

Tapos | Depok Terkini

Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatn)a meresmikan penggunaan jalan lingkungan di Komplek Koppasus, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok, Minggu (14/8/2016).

Jalan lingkungan sepanjang 800 meter itu sebelumnya rusak parah dan kini telah selesai diperbaiki pemerintah dengan dana bersumber dari APBD Depok."Sudah lama kami menunggu kehadiran jalan yang nyaman, dan hari ini sudah terwujud. Terima kasih Pemerintah Kota Depok,"ujar salah satun perwakilan warga, Esrin disela senam bersama dan peresmian jalan Melati dan Anggrek Komplek Koppasus.

Ia juga meminta agar pemerintah bisa memperbaiki infrastruktur lain di wilayahnya berupa sarana olahraga yang sudah tidak memadai lagi."Kondisi lapangan sudah tidak memadai, kami ingin semua infrastruktur komplek bisa terbangun. Kita siap dukung dengan penyerahan dokumen fasos fasumnya,"tegas Esrin.

Menanggapi hal itu, Pradi Supriatna mengatakan semangat dan kekompakkan warga di komplek ini perlu dicontoh, karena terlihat sinergitas antara warga dengan para pengurus RT RW.

"Peresmian jalan ini menandakan bahwa perbaikan yang diinginkan sudah terwujud. Semua ini berkat partisipasi masyarakat didukung oleh pemerintah. Ini yang dibutuhkan, apalagi kalau ada wakil rakyat,"jelas Pradi.

Menurut Pradi, sinergitas antara warga dan pemerintah harus tetap dibangun agar komunikasi tetap berjalan dengan baik."Mudah-mudahan keinginan selanjutnya bisa terwujud. Lapangan bisa dirapihkan dan menjadi lebih baik. Warga harus kompak jika infrastrukturnya ingin diperbaiki,"tegas Pradi.

Selain itu, kata Pradi, dalam proses pengajuan perbaikan infrastruktur terlebih dahulu harus dimusyawarahkan dan warga harus kompak. Setelah itu bisa diproses, dan saya akan mengawal proses selanjutnya,"tandas Pradi.(ndi)

Warga Pasang Bendera Merah Putih Sepanjang 900 Meter

Tapos | Depok Terkini

Semangat merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-713, di wilayah RT05/03, Kelurahan
Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Depok patut diapresiasi. Pasalnya seluruh warga di lingkungan
setempat begitu kompak memeriahkan HUT RI dengan berbagai kegiatan. Salah satunya pemasangan bendera merah putih sepanjang 900,5 meter.

"Setiap tahun kita bentangkan bendera merah putih yang dibuat sejak tahun 2004. Pemasangan bendera ini untuk menghormati para pahlawan yang telah berjuang, kita rayakan dengan semangat kemerdekaan,"ujar Ketua Panitia HUT RI setempat, Sukamto dihadapan Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna dan camat Tapos Mukhsin Mawardi, Sabtu (13/8).

Pradi Supriatna dalam kesempatan itu mengaku bangga dan salut dengan kekompakkan warga dalam
merayakan HUT RI ke-71. Disisi lain Pradi juga menginformasikan program kerja pemerintah yang akan direalisasikan lima tahun kedepan.

"RPJMD sudah diselesaikan dan sudah ketuk palu dengan nilai anggaran Rp.3 trilyun. Karena itu, kami mohon kontribusi dan masukan warga dalam pembangunan,"pintanya.

Pradi juga menjanjikan percepatan pembangunan beberapa infrastruktur seperti jalan tol, pembangunan taman di 63 kelurahan, dan pembangunan rumah sakit umum daerah di wilayah timur.

"Saat ini kita sedang mencari lahan untuk pembangunan RSUD wilayah timur. Sedangkan RSUD Sawangan kita lakukan penambahan kamar dari 69 menjadi 200 kamar,"tandas Pradi.(ndi)

Walikota Belum Merespon Penataan PKL, Ini Tuntutan DPD PKLI Depok

Jatijajar | Depok Terkini

Hingga saat ini Walikota Depok Muhammad Idris belum memberikan respon positif terhadap dua surat dari Dewan Pengurus Daerah Persatuan Pedagang Kaki Lima Indonesia (DPD PPKLI) Kota Depok, terkait rencana penataan PKL di sepanjang Jalan Raya Bogor dari Simpang Depok di wilayah Kelurahan Jatijajar sampai wilayah Kelurahan Cilangkap di Kecamatan Tapos.

"Dua surat yang kami layangkan ke Pak Walikota berisi tentang rencana penataan lokasi PKL di atas lahan sepanjang Jalan Raya Bogor. Kami hanya butuh kebijakan atau restu untuk melakukan penataan PKL pasca dibongkarnya ratusan bangunan liar di sepanjang jalan yetsebut beberapa waktu lalu. Semua biaya penataan akan dikucurkan oleh DPP PPKLI yang dipimpin pak Haji Hermansyah, tidak membebani APBD Kota Depok ," ujar Ketua DPD PPKLI Kota Depok Maryono didampingi Sekretaris DPD PPKLI Kota Depok Ahmad Taurus di Posko DPD PPKLI Kota Depok, Minggu (24/7) siang.

Menurut Maryono, pengajuan permohonan restu penataan PKL itu juga didasari oleh Surat Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Petanahan Nasional Nomor : 6/Ins/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.

Isi surat itu menyebutkan, dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi rakyat, khusunya pedagang kaki lima, maka bersama ini disampaikan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional akan memberikan Hak Guna Bangunan maksimal 5 tahun bagi para pedagang kaki lima yang berada dalam kawasan penataan.

"Berdasarkan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional itu kami langsung berkoordinasi dengan BPN Kota Depok. Kemudian menindak lanjuti dengan membuat proposal dan gambar perencanaan penataan lokasi PKL, selanjutnya dikirim ke Walikota Depok. Sampai surat kedua belum juga ada respon positif dan kami akan layangkan kembali surat yang sama untuk kali ketiga," tandas Maryono.

Penataan yang akan dilakukan DPD PPKLI Kota Depok, lanjut Maryono, akan dilaksanakan pada lahan yang layak untu PKL. Jadi tidak semua lahan, hanya di atas lahan yang tidak membahayakan PKL misalnya di lahan yang dengan dengan bibir Sungai Kali Baru.

"Jikab direstui semua biaya penataan ditanggung DPP PPKLI yang dipimpin Pak Haji Hemansyah. Dan 454 PKL sepakat untuk membongkar tempat usahanya bila pemerintah membutuhkan lahannya. Mereka tidak akan menunut ganti rugi," tegas Maryono.

Pada kesempatan itu, Ahmad Taurus menambahkan, selain untuk memggerakan ekonomi rakyat, penataan lokasi PKL di Jalan Raya Bogor juga bertujuan untuk ikut bersama pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga Kota Depok. Di mana ujung-ujungnya dapat mengurangi angka pengangguran serta mendongkrak PAD Kota Depok. Ditambah lagi penataan ini tidak membebani anggaran atau APBD Kota Depok, karena semua biayanya dikucurkan DPP PPKLI.

Seharusnya, kata Ahmad Taurus, Walikota Depok mendukung niat baik DPD PPKLI untuk menata PKL yang merupakan pilar terkuat dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Hal ini sudah dibuktikan saat terjadi krisis ekonomi di Indonesia pada 1998 lalu, PKL tetap tegar dan kuat bertahan dan bahkan menjadi pilar terdepan membangkitkan ekonomi nasional hingga sekarang ini. Sementara, saat itu, para pengusaha dan pelaku ekonomi lainnya meninggalkan Indonesia.

Menurut dia, rencana penataannya sudah tertuang dalam surat dan gambar kios-kios yang dikirim ke Pak Walikota Depok. Penataan kiosnya menggunakan baja ringan, tembus pandang dilengkapi taman, mushola, kamar kecil dan lahan parkir kendaraan. Selanjutnya DPD PPKLI akan betanggung jawab terhadap kebersihan, keindahan, kerapihan, keamanan, ketertiban tempat berusaha dan berdagang kawasan penataan PKL tersebut.

"Penataan PKL di Jalan Raya Bogor ini bisa menjadi pilot project kawasan PKL di Kota Depok, seperti yang dilakukan beberapa kota di Tanah Air. Di mana pemerintah juga bisa menempatkan PKL dari wilayah lainnya di Kota Depok yang terjaring penertiban, jadi lokasi tersebut menjadi satu solusi. Jadi tidak hanya ditertibkan lalu dibiarkan, tapi solusinya ditampung di kawasan penataan PKL di Jalan Raya Bogor ini," tambah Ahmad Taurus.

Sementara itu Andi, Bu Sri dan Jagat serta Udin para pelaku pedagang kaki lima menuturkan sangat berharap Walikota Depok Muhammad Idris dapat memberi respon positif terhadap rencana DPD PPKLI yang akan menata kawasan PKL di Jalan Raya Bogor. Pasalnya usaha PKL yang dilakoninya selama ini telah menjadi penopang kehidupan keluarga para pelakj PKL, di samping juga untuk memenuhi biaya sekolah anak-anak mereka.

"Kami juga warga Kota Depok dan bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya di Indonesia ini. Menjadi PKL inilah upaya kami untuk bertahan hidup dan memenuji kebutuhan sekolah anak-anak kami," kata Andi pedagang dan tukang service lampu neon.

Selama ini, lanjutnya, para PKL menjadi sasaran penertiban Satpol PP. Seolah-olah para PKL itu musuh mereka dan diperlakukan seperti bukan bagian dari Warga Negara Indonesia yang ingin hidup di negerinya sendiri."Menteri saja memperhatikan keberadaan PKL untuk ditata, tapi kok kebijakan Pemkot Depok tidak seperti kebijakan menteri. Padahal Depok juga bagian dari wilayah Indonesia kan," tandasnya.(ash)

PODSI dan KONI Depok Sosialisasi di SMKN 4

Sukatani | Depok Terkini

Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Depok memanfaatkan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2016/2017 untuk mensosialisasikan olahraga dayung kepada 282 siswa baru SMK Negeri 4 (Penerbangan) yang dapat dijadikan materi ekstra kurikuler (ekskul) di sekolah tersebut, Rabu (20/6).

Pemaparan materi sosialisasi olahraga dayung disampaikan Ketua Umum PODSi Kota Depok Sariyo Sabani, Sekretaris Umum (Sekum) KONI Kota Depok Hery Supriyanto didampingi Kepala SMKN 4 Samsuri Asnan dan Guru Bidang Kurikulum Budi Prasojo. Kagiatan tersebut berlangsung du aula SMKN 4 di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos.

Menurut Sariyo Sabani, sosialisasi di SMK Negeri 4 ini sebagai upaya terobosan PODSI menjaring bibit atlet berpotensi dan berbakat serta yang memiliki minat di cabang olahraga dayung di kalangan peserta didik. Jika ada yang berminat untuk berpretasi bisa direkrut dan dibina untuk menjadi atlet dayung Kota Depok, bahkan hingga jadi pedayunh nasional dan internasional seperti Kanti Satiyawati pedayung Kota Depok yang mengantongi prestasi tingkat dunia.

"Sosialisasi ini terebosan PODSI dan KONI Depok sebagai bagian upaya memajukan olaharaga di Depok. Juga upaya jemput bola mencari dan menggali serta membina siswa di bidang olahraga dayung, yang sudah mengukir prestasi dan mengharumkan Kota Depok di berbagai arena baik Tingkat Jawa Barat, Nasiinal dan Internasional," kata staf khusus BLH Kota Depok ini.

Menurut Sariyo yang juga Sekretaris Mabicab Gerakan Pramuka Kota Depok ini, tidak menutup kemungkinan cabang olahraga dayung ini menjadi salah satu materi ekskul di SMK Negeri 4. Jika peserta didiknya banyak yang beminat dengan olahraga dayung ini.

Pada kesempatan itu, Hery Supriyanto menambahkan, pihaknya mengapresiasi upaya sosialisasi PODSI Kota Depok dalam mencari dan merekrut bibit atlet berpotensi di kalangan peserta didik. Seperti yang dilakukan di SMK Negeri 4 ini.

"Diharapkan upaya yang dilakukan PODSI bisa menjadi contoh dan diikuti pengurus cabang (pengcab) olahraga lainnya," kata Hery.

Di bagian lain, Budi Prasojo mengatakan, 282 siswa yang sekarang mengikuti MPLS ini merupakan angkatan kedua yang akan mengikuti proses belajar dan mengajar (PBM) tahun pembelajaran 2016/2017.

"Alhamdulillah, siswa angkatan pertama sudah ada yang praktek kerja lapangan di perusahaan maskapai penerbangan nasional, di Garuda Indonesia dan Lion Air. Diharapkan siswa angkatan kedua ini juga bisa berprestasi lebih lagi," tandas Budi Prasojo yang diamini Samsuri Asnan.(ash)

Walikota Tekankan Pemberian Zakat Produktif Bagi Yatim

Tapos | Depok Terkini

Walikota Depok Mohammad Idris menekankan dalam upaya memberdayakan anak yatim, sebaiknya disalurkan zakat produktif bagi anak yatim, khususnya yatim yang sudah dewasa.

"Saya akan minta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Depok bisa menyalurkan zakat produktif. Anak yatim jangan hanya diberikan umpan konsumtif, tetapi berikan modal untuk usaha,"jelas Idris disela acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim di Masjid Al-Kautsar perumahan Griya Telaga Permai (GTP) kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Depok, Sabtu (26/6).

Menurut Walikota. Pemberian zakat produktif berupa modal usaha yang cukup besar diharapkan dapat membantu mereka menjadi mandiri dan bisa menghasilkan sehingga tidak lagi disantuni."Mereka harus dibimbing dan dibina. Mudah-mudahan bisa menyantuni anak yatim lainnya. Itu target yang ingin kita capai,"tegas Idris.

Ketua DKM Masjid Al-Kautsar, Yosinardi mengatakan kegiatan pemberian santunan ini rutin dilakukan sekaligus untuk menjalin kebersamaan seluruh pengurus RT, RW dan warga GTP."Anak yatim sebanyak 85 orang ini merupakan binaan kita dan rutin diberikan santunan setiap tahunnya,"tutur Yosi.

Bukber dan santunan anak yatim tersebut juga dihadiri Camat Tapos Mukhsin Mawardi, Lurah Cilangkap Syaiful, Kapolsek Cimanggis, perwakilan Koramil, Lurah se-kecamatan Tapos, LPM, dan tokoh masyarakat sekitar.

"Kehadiran Walikota dalam acara ini menunjukkan bahwa beliau konsen dalam bidang keagamaan demi terwujudnya Kota Depok yang religius."Kegiatan ini juga merupakan safari ramadhan terakhir tingkat kecematan Tapos. Dengan komunikasi seperti ini akan terbangun komunikasi yang baik, sehingga informasi pembangunan dapat disebarluaskan,"tandas Mukhsin.(ndi)

Kecamatan Tapos Jadi Incaran Pembangunan "Margonda Tiga"

Tapos | Depok Terkini

Pesatnya pembangunan di Kota Depok tidak hanya di fokuskan di jalan Margonda saja. Pembangunan seperti di jalan Margonda akan diterapkan di sejumlah wilayah kecamatan seperti pembangunan Margonda dua di kecamatan Sawangan, dan margonda tiga di kecamatan Tapos.

" Mudah-mudahan kecamatan Tapos menjadi salah satu pusat pembangunan di Kota Depok. Ada Margonda satu, Margonda dua. Bisa saja Tapos menjadi Margonda tiga, kita lihat saja peluangnya. Pembangunan infrastruktur di wilayah timur sudah diprogamkan yaitu pembangunan RSUD . Bisa saja di Tapos,"ungkap Idris saat menerima Tim Penilai Lomba Sinergitas Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Barat di aula Kecamatan Tapos, Depok, Selasa (21/6).

Lebih lanjut Idris mengatakan, Kota Depok dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin pesat kini telah mempersiapkan pembangunan empat ruas jalan tol yaitu Cijago, Desari, Cina (Cimanggis-Nagrek), dan Cimaci. Selain jalan tol, pemerintah pusat juga mendorong  pembangunan jalan yang membentang dari arah Barat ke Timur.

"Cijago sudah 60 persen untuk sesi I dan II, Desari masih proses pembebasan lahan, dan semua jalan tol itu malang melintang di pinggiran Depok dan menerobos ke tengah,"jelas Idris.

Ditambah lagi laju pertumbuhan ekonomi dan pdrb Kota Depok yang semakin meningkat merupakan tantangan bagi pemkot Depok yang menuntut peningkatan kualitas kinerja dar sinergitas dari para pemangku jabatan di wilayah." Seluruh stakehouleder sangat terkait untuk peningkatan pembangunan sinergitas demi pelayanan kepada masyarakat. Kalau kita serius dan sungguh-sungguh akan menuai hasil dimasa datang,"tandas Idris.

Sementara itu, Camat Tapos Muchsin Mawardi mengatakan Tapos terbaik merupakan tujuan akhir dari beragam kebijakan dan juga rencana kerja yang telah disusun bersama aparatur kelurahan yang ada di Kecamatan Tapos. Lima agenda utama yang telah disiapkan adalah Secure Tapos, Excellent Tapos, Healty Tapos, Smart Tapos, care public servise Tapos, dan Religius Tapos."kalau diartikan Tapos Aman, Tapos unggul dan berdaya, Tapos sehat, Tapos pintar, Tapos yang melayani dan Tapos religius,"tandas Muchsin.

Sebelumnya Anggota Komisi C DPRD Depok, Edy Sitorus menilai bahwa pelaksanaan proyek pembangunan di Kota Depok sampai saat ini banyak tertumpu di wilayah Margonda saja dan tidak merata. Akibatnya, kendati jalan protokol tersebut sudah diperlebar tetap saja tidak mampu mengatasi kemacetan arus lalu lintas."Kasus seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan Walikota Depok harus berani menata ulang kawasan Margonda,"Ujar Edy Sitorus.

Menurutnya, di daerah-daerah lain seperti Cimanggis, Sawangan , Sukmajaya, dan wilayah Depok lainnya masih ada lahan yang bisa dimanmfaatkan untuk pembangunan. Dengan mengarahkan pembangunan di kawasan tersebut setidaknya selain pembangunan di Kota Depok merata, juga mampu memberikian solusi untuk mengatasi kemacetan arus lalu lintas.(ndi)

Idris Bantah Isu Perpecahan Dengan Wakil Walikota

Tapos | Depok Terkini

Walikota Depok Idris Abdul Shomad sedikit jengkel menanggapi isu perpecahan antara dirinya dengan wakil walikota depok, Pradi Supriatna. Menurutnya isu itu sengaja dihembuskan pihak tertentu, untuk memanskan suasana. Alasan kerenggangan tersebut terjadi karena dirinya tak mengajak Pradi dalam evaluasi mutasi Kepala Dinas, juga alasan yang dibuat-buat.

“ Saya mengingatkan, bagi siapapun, janganlah mempolitisir permasalahan sehingga menimbulkan dugaan yang tak sehat di masyarakat. Sampai saat ini, hubungan walikota dan wakilnya baik-baik saja, Tak ada kerenggangan apapun , terkait pemerintahan kami selalu diskusi, kalaupun sesekali ada perbedaan pendapat , itu hal yang wajar dan selalu kami musyawarahkan. Yang penting tujuan kami sama yakni untuk meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan pelayanan pada masyarakat Depok. Juga isu yang menyangkut hubungan kurang harmonis dengan partai pendukung kami saat Pilkada, itu tidak ada, hanya dipolitisir pihak tertentu entah untuk kepentingan apa,” ujar Idris yang ditemui Depok Terkini saat tarwih keliling bersama sejumlah kepala OPD.

Isu apapun yang dihembuskan orang di luar sana, menurut Idris, selama tak mengganggu jalannya pemerintahan, tak perlu digubris. “ Tapi sebaiknya kalau kita memang mencintai Depok dan warganya, tak perlulah membuat isu atau   menciptakan polemik bahkan citra yang buruk dan bisa mengganggu. Biarkan kami berdua bahu membahu memimpin dan membangun Kota Depok. Mari sama-sama kerja keras untuk mencapai tujuan kita mensejahterakan masyarakat. Jangan mempolitisir untuk menciptakan perpecahan,” ujar Idris mengingatkan.

Senada dengan Idris, Muttaqien, kader yang juga ketua Badan Pemenangan Pilkada dari kubu PKS menyatakan sampai saat ini dirinya tidak melihat adanya gelagat perpecahan antara Idris – Pradi.

“ Semua baik-baik saja, begitu pula hubungan antara kedua Parpol ,  saya rasa Partai lainpun bisa menilai itu. Kerjasama antara Walikota dan Wakilnya kelihatannya cukup solid sehingga program kerja 100 hari mereka pun dinilai masyarakat cukup berhasil. Kalaupun masih ada kekurangan di sana-sini itu karena masih ada pihak-pihak yang belum bisa bekerja maksimal mengikuti ritme mereka berdua.

Itu sebabnya kita mengevaluasi dan kedepannya akan melakukan perbaikan . Perjalanan pemerintahan ini baru seumur jagung, saya harap jangan direcoki dengan isu miring . Politisasi yang tak perlu cuma akan menyulut perpecahan dan menghambat laju pembangunan,” kilah Muttaqien.

Muttaqien menambahkan, tak hanya hubungan keduanya yang baik , tetapi hubungan dengan berbagai partai lainnya juga baik.  “ Bagi Pak Wali dan  Wawali,  Depok ini milik semua, bukan PKS atau Gerindra saja, sehingga pembangunannya merupakan tanggungjawab bersama. Inilah yang digarisbawahi, hungungan mereka dengan Dewan yang mewakili semua unsur partai Politik pun baik, sehingga kritik dan saran dari masyarakat juga didengar ,” pungkasnya. (d’tor)

Walikota Minta FKMT Tingkatkan Peran dalam Pembangunan

Tapos | Depok Terkini

Walikota Depok Mohammad Idris meminta Forum Komunikasi Majlis Ta'lim (FKMT) Kota Depok dapat meningkatkan perannya dalam mewujudkan Depok yang unggul, nyaman dan religius. Demikian dikatakan Idris saat menghadiri rapat konsolidasi FKMT di Kinasih Resort, Tapos, Depok, Rabu (18/5).

"Setelah selesai konsolidasi harus berkoordinasi, baik antar bidang di dalam organisasi tersebut, koordinasi dengan lembaga pemerintahan dan lain sebagainya. Lalu dilakukan mobilisasi, dimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Ketika melakukan interaksi dengan masyarakat, banyak hal yang terjadi, kadang tejadi kejenuhan. Disinilah kita harus bersabar, bersabar atas gangguan bersosialisasi,” jelas Idris.

Unggul, terkait pengembangan SDM yan bertumpu pada ketahanan keluarga. Nyaman, dari sisi bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan. “Nyaman akan memunculkan keamanan. Nyaman yang dimaksud juga dari segi infrastruktur, perbaikan infrastruktur. Depok juga punya program Zero Waste City, disini FKMT bisa berperan mendorong masyarakat untuk mendukung program pemerintah,” ungkap Idris.

Sedangkan relijius, kata Walikota, ada 3 hal terkait FKMT. Pertama, acara keagamaan, untuk syiar agar agama islam lebih tersyiarkan di Kota Depok. Kedua, bimbingan masyarakat, FKMT melalui Majlis Ta’lim dapat memberikan bimbingan atau pembinaan masyarakat. Ketiga, pembinaan para pembimbing rohani. “Para pembimbing rohani juga perlu diberikan bimbingan agar jangan sampai ada kesalahan dalam penyampaian ke masyarakat,"tuturnya.

Turut hadir Kepala Kemenag Kota Depok, Kabag Sosial Setda Kota Depok, Ketua Umum FKMT Kota Depok, Ketua Umum FKMT DKI, Kepala Kemenag Kota Bogor, Camat dan Lurah se-Kota Depok, Ketua TP PKK Kecamatan, Ketua TP PKK Kelurahan, dan unsur lainnya.(ndi)

Buruh Depok Peduli Anak Yatim dan Veteran

Tapos | Depok Terkini

Memperingati Hari Buruh (May Day) ternyata tidak harus melakukan aksi demonstrasi saja. Sebagian buruh justru memiliki rasa kepedulian untuk berbagi dengan sesama. Seperti yang dilakukan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT Xacti Indonesia di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Depok.

Ratusan buruh mengadakan kegiatan bakti sosial dengan menyantuni anak yatim, pemberian penghargaan untuk para anggota veteran, dan donor darah."Para buruh sudah merindukan untuk berbagi kepada sesama. Buruh Puk PT Xacti bukanlah buruh yang arogan, tapi kita bisa berjabat tangan dan punya kepedulian. Saya apresiasi atas persatuan dan kebersamaan semua buruh dalam bakti sosial ini,"ujar Sarmilik, selaku Ketua Pelaksana May Day Fiesta 2016, Sabtu (13/5).

Menurut dia, sumber dana bakti sosial ini berasal dari saweran para buruh dan terkumpul sebesar Rp.292 juta."Alhamdulillah, pihak managemen mendukung dan memberikan bantuan dana juga. Mudah-mudahan berkah,"harap Sarmili.

Ketua FSPMI PUK PT Xacti Indonesia, Wido Pratikno mengatakan, seluruh buruh tetap berjuang demi kesehjateraan termasuk melakukan aksi bakti sosial ini."Kita ingin berbagai dengan sesama. Ingat ada hak anak yatim dalam penghasilan buruh. Semoga kebersamaan dan kebangsaan ini bisa terus dilanjutkan,"pungkasnya.

Walikota Depok, Mohammad Idris dalam kesempatan itu mengatakan, Hari buruh selalu diperingati agar aspirasi para buruh di dengar terkait kesejahteraan ekonomi dan lainnya."Hari buruh merupakan upaya untuk meraih hak industrial buruh dan hal ini sejalan dengan nilai agama. Terima kasih atas kepedulian sosial buruh kepada warga Depok,"ungkap Idris.

Dikatakan Idris, Pemkot Depok selalu mensupport dan memberikan dukungan moril kegiatan sosial dalam rangka kemajuan pembangunan di Kota Depok. Pembangunan juga butuh energi dari buruh, karena itu diperlukan kerjasama agar warga Depok semakin sejahtera dan maju."Sesulit apapun permasalahan merupakan tantangan, karenanya perlu kebersamaan sehingga terwujud Depok yang unggul, nyaman dan religius,"tutup Idris.(ndi)

Pelaksanaan UN SMP Berjalan Lancar Tanpa Kendala

Tapos | Depok Terkini

Walikota Depok Mohammad Idris meninjau pelaksanaan ujian nasional SMP hari pertama, Senin (10/5) di SMP Negeri 12 di Jalan Banjaran Pucung, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Depok.  Walikota didampingi Kadisdik Herry Pansila menelusuri setiap kelas, dan menyapa para guru pengawas ujian.

"Secara umum UN berjalan lancar, bagus dan tidak ada kendala.  Mudah-mudahan lancar sampai selesai,"harap Idris.

Menurut Walikota, pelaksanaan UN mulai dari pendistribusian soal juga tidak ada masalah. Semua soal di tempatkan di SMPN 3 dengan pengaman ketat. Idris berharap tingkat kelulusan siswa SMP bisa seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu lulus 100 persen."Sejak tiga tahun lalu tingkat kelulusan siswa secara berturut-turut 100 persen. Target tahun ini ya lulus 100 persen juga,"tegas Idris.

Usai mengunjungi SMPN 12, Idris juga menyempatkan berkunjung ke SMP Tri Tula. Di sekolah ini Walikota disambut puluhan siswa Taman kanak-kanak, para guru dan Kepala Sekolah. Walikota juga menyapa para siswa SMP yang sedang UN dari kelas ke kelas."Selamat menempuh ujian, tanamkan kejujuran dan semoga kalian lulus seratus persen,"pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan (dikmenjur) Dinas Pendidikan Kota Depok, Tatik Wijaya menjelaskan, jumlah peserta ujian nasional SMP/MTs di Kota Depok sebanyak 20.195 siswa.  Ujian nasional berbasis ko mputer (UNBK) hanya dilakukan tiga sekolah saja yaitu SMP Lazuardi, SMP Pribadi, dan Mts Al-Hamidiyah."Sisanya sebanyak 188 sekolah melaksanakan UN dengan paper,"katanya.

Selain siswa reguler, lanjut Titik, UN juga dilakukan oleh siswa kejar paket C sebanyak 1383 siswa."Seluruh siswa kejar paket C yang tersebar di Kota Depok akan melaksanakan UN di sekolah Al-Muhajirin pada siang hari pukul 13.00WIB."tandas Tatik.(ndi)