Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, H Tajudin Tabri menyayangkan atas lambannya kinerja OPD terkait atas pelaksanaan pembangunan di Kota Depok. Pasalnya hingga pertengahan tahun ini proyek pembangunan di Kota Depok berdasarkan anggaran 2014-2015 belum dapat maksimal direalisasikan. Dari kurang lebih 1.000 titik pembangunan yang diprogramkan, namun baru sekitar 250 titik pembangunan yang mulai dikerjakan.
"Kami Komisi C beberapa waktu lalu telah memanggil seluruh OPD terkait yang ditahun ini ada program pembangunan. Hal itu berkenaan dengan sudah diketuk palu nya anggaran untuk pembangunan di Depok, namun hingga saat ini yang baru berjalan sekitar 250 titik dari 1.000 titik pembangunan yang diagendakan," ujar Tajudin, kemarin.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, bahwa pihaknya akan kembali mengadakan rapat internal terkait lambannya proyek pembangunan yang telah diprogramkan. Dirinya meyakini, jika pembangunan tersebut tidak dapat terealisasi Silpa akan kembali membengkak.
"Bayangkan, ini sudah di pertengahan tahun, namun proyek baru segelintir yang dikerjakan. Termasuk RSUD, Pasar Cisalak, Gedung Pemuda dan beberapa puskesmas hingga kini belum direalisasikan pembangunannya. Ini bahaya, Silpa pasti membengkak lagi," tegasnya.
Kekosongan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dikatakan Tajudin menjadi salah satu faktor utama belum berjalannya proyek pembangunan di Kota Depok."Ini salah satu yang menjadi kendala, karena tidak ada yang bisa ambil kebijakan dan keputusan strategis. Dari itu, kami meminta kepada walikota untuk segera mengisi kekosongan tersebut jangan berlarut-larut, kalau tidak kami akan menggunakan hak interplasi untuk mengatasi persoalan itu," paparnya.
Sementara itu, Ketua DPD LPM Kota Depok, Empun juga menyayangkan atas lambannya kinerja dari OPD terkait. Dikatakannya, pembangunan fisik yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Kota Depok seharusnya sudah mulai dikerjakan pada April lalu.
"Hingga kini kami melihat ada beberapa proyek pembangunan yang belum dilakukan seperti halnya oleh Distarkim, BMSDA dan Disdik. Padahal proyek yang ada di OPD tersebut semuanya sangat vital dan dibutuhkan oleh masyarakat," tandasnya.
Dia juga menyayangkan, untuk proyek pembangunan yang sudah jelas-jelas ada anggarannya pun namun hingga kini belum dilaksanakan. Senada dengan Tajudin, kekosongan kepala DIBMSDA rupanya menjadi kendala utama beberapa proyek infrastruktur belum berjalan.(rt)
0 Komentar