Pimpinan Definitif DPRD Kota Depok Periode 2019-2024 Disahkan

Kota Kembang,  Depok Terkini
DPRD Kota Depok akhirnya mengesahkan unsur pimpinan definitif pada Rapat Paripurna Pengumuman dan Penetapan Fraksi-fraksi dan calon Pimpinan Definitif masa jabatan 2019-2024 di Ruang Rapat Gedung DPRD Kota Depok, Selasa (10/09/2019).

Unsur pimpinan terdiri dari satu Ketua DPRD dan tiga Wakil Ketua DPRD, perwakilan partai politik berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak dalam Pileg 2019 lalu.

Kursi Ketua DPRD dijabat oleh Teungku Muhammad Yusuf Saputra dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Wakil Ketua I Yetty Wulandari dari Partai Gerindra, Wakil Ketua II Hendrik Tangke Allo dari PDIP, dan Tajudin Tabri dari Partai Golkar.

"Susunan pimpinan dan keanggotaan DPRD Kota Depok telah ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD Kota Depok. Selanjutnya susunan pimpinan DPRD Kota Depok tersebut akan diusulkan untuk ditetapkan dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat," kata Ketua Sementara DPRD Kota Depok, Suparyono.


Sementara itu, Walikota Depok Mohammad Idris mengucapkan selamat atas diumumkan serta ditetapkan nama fraksi, susunan pimpinan dan anggota fraksi DPRD Kota Depok serta calon pimpinan DPRD Kota Depok masa bakti 2019-2024.

"Semoga dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal," ujar Idris.

Lebih lanjut Idris berharap Kota Depok dalam kurun waktu lima tahun kedepan dapat lebih baik lagi dengan semangat bekerja dengan inovasi-inovasi terbaru yang selaras dengan Pemerintah Kota Depok.

"Untuk itu, mari kita saling bersinergi dan berkomitmen menjalankan pemerintahan dan bekerja secara maksimal dalam mengemban amanat rakyat untuk membangun Kota Depok yang unggul, nyaman dan religius," tutup Mohammad Idris.(ndi)

Suparyono Ketua Sementara DPRD Kota Depok Periode 2019-2024

Kota Kembang, Depok Terkini
Mohammad Suparyono terpilih menjadi Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok pada Rapat Paripurna Pengucapan Janji Anggota DPRD Kota Depok periode 2019-2024 di Gedung DPRD Kota Depok, Jalan Boulevard, Perum GDC, Kecamatan Cilodong,  Depok, Selasa (03/09).

Sedangkan politikus Partai Gerindra, Yetty Wulandari menduduki posisi Wakil Ketua DPRD Kota Depok sementara, sampai alat kelengkapan dewan terbentuk.

Serah terima kepengurusan DPRD Kota Depok dilakukan secara simbolis dari Ketua DPRD KOta Depok periode 2014-2019, Hendrik Tangke Allo kepada M. Suparyono dengan menyerahkan palu sidang beserta perlengkapan lainnya.

"Sejak palu rapat paripurna diserahkan kepada kami, tugas baru ini akan dilaksanakan sebaik-baiknya," ujar Suparyono dihadapan anggota DPRD yang baru dan tamu undangan lainnya.

Penunjukan M. Suparyono dan Yetty Wulandari merujuk karena Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra merupakan pemenang suara terbanyak pada Pemilihan Legislatif 2019 lalu. PKS meraih 12 kursi, Gerindra 10 kursi dan PDIP 10 kursi.

Walikota Depok Mohammad Idris memberikan ucapan selamat kepada seluruh anggota DPRD Kota Depok periode 2019-2024. Idris juga mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Kota Depok periode 2014-2019.

"Terima kasih atas sinergitas dan kolaborasi yang selama ini terbangun antara Pemerintah Kota Depok dan legislatif sehingga dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan mendapatkan penghargaan di berbagai bidang," tutur Idris.

Dalam kesempatan itu, Idris juga meminta dukungan dan sporting dari anggota DPRD Kota Depok periode 2019-2024, untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah Kota Depok dalam mensosialisasikan setiap kebijakan dan program pemerintah kota serta memberikan masukan, saran dan arahan dalam pengambilan kebijakan," tutup Idris.(ndi)

DPRD Setujui 10 Program Pembentukan Peraturan Daerah

Kota Kembang, Depok Terkini
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyetujui 10 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2020 yang diajukan Pemerintah Kota Depok beberapa waktu lalu.

Persetujuan 10 Propemperda tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Rabu (12/06/2019).

Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang telah membahas program peraturan daerah Kota Depok tahun 2020 bersama Pemerintah Kota Depok.

Adapun 10 rancangan peraturan daerah yang telah dibahas Badan program pembentukan peraturan daerah yaitu, pertama rancangan peraturan daerah tentang penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah, kedua restribusi pelayanan kesehatan hewan dan restribusi penjualan usaha daerah di bidang perikanan, Ketiga raperda pedoman kerja RT, RW, dan LPM, Keempat Raperda penyelenggaraan kearsipan, Kelima Raperda kerjasama daerah, Keenam Raperda perubahan atas pembebtukan dan susunan perangkat daerah, Ketujuh, raperda pengelolaan pasar rakyat, Kedelapan, raperda perubahan tentabg restribusi pelayanan pasar, Kesembilan, raperda perubahan tentang penyelenggaraan bidang perhubungan, dan Kesepuluh raperda perubahan tentang restribusi bidang perhubungan.


"Tidak menutup kemungkinan timbulnya pengajuan rancangan peraturan daerah yang belum termasuk dalam 10 Propemperda ini dengan berbagai alasan," tutur Pradi.

Dikatakannya, pembentukan peraturan daerah seharusnya mengikuti tata aturan dan membuka luas partisipasi masyarakat.

Karena itu, lanjut Pradi, Pemkot Depok sangat terbuka terhadap saran dan masukan, baik dari DPRD, akademisi, profesional, maupun masyarakat sebagai bahan penyempurnaan atas penyusunan rancangan peraturan daerah yang telah disetujui Badan pembentukan peraturan daerah tahun 2020.(ndi)

Pradi Serahkan Tiga Raperda Ke DPRD

Kota Kembang, Depok Terkini

Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna menyerahkan Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada Wakil Ketua DPRD Kota Depok Suparyono dalam acara Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Selasa (26/03).

Ketiga Raperda tersebut adalah Raperda tentang pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman tahun 2019-2039, Raperda tentang perizinan dan non perizinan, dan Raperda tentang kota cerdas.

Pradi menjelaskan, penyusunan rancangan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman merupakan solusi dari sisi kebijakan persoalan perumahan dan kawasan pemukiman yang sejalan dengan visi dan misi rencana tata ruang wilayah Kota Depok tahun 2012-2032, yakni mewujudkan kota pendidikan, perdagangan dan jasa yang nyaman religius dan berkelanjutan.
Sedangkan latar belakang dibentuk Raperda tentang perizinan dan non perizinan, lanjut Pradi, berawal dari adanya ketentuan pasal 2 Peraturan Presiden no 91 tahun 2017 tentang perlunya reformasi dalam perizinan berusaha melalui penyederhanaan terhadap dasar hukum pelaksanaan perizinan dan non perizinan."Pelaksanaan hal tersebut dalam upaya efisiensi dan efektifitas sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan azas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pimpinan melalui upaya penyederhanaan dan peraturan hukum yang mendukung.

Selanjutnya Raperda Kota Cerdas, menurut Pradi, Smart City atau kota cerdas merupakan kota yang dapat mengolah semua sumber daya secara detil dan efisien dalam menyelesaikan segala tantangan menggunakan solusi secara inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan. Konsep kota cerdas menjadi isu besar yang diharapkan menjadi solusi di kota besar di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Bahkan tahun 2017 Pemerintah Indonesia telah mencanangkan 100 Smart City.

"Menindak lanjuti program pemerintah tersebut, Kota Depok yang berdampingan dengan Ibukota Jakarta sudah selayaknya Kota Depok menjadi pelopor dalam penyelenggaraan kota cerdas," ujar Pradi.

Adapun penyelenggaraan Kota Cerdas, lanjut Pradi, bertujuan meningkatkan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan dan mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, mewujudkan pemerintahan bersih dan transparan, membantu  arah dan kebijakan, meningkatkan karir, serta menciptakan budaya masyarakat yang lebih baik."Untuk itu, diperlukan regulasi untuk memperkuat penyelenggaraan kota cerdas," tegasnya.

Pradi berharap tiga raperda tersebut dapat segera menempuh proses pembahasan sehingga peraturan daerah yang dibutuhkan sebagai payung hukum penyelenggaraan pemerintahan dapat disetujui.(ndi)

DPRD Gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda APBD 2019

Kota Kembang, Depok Terkini

DPRD Kota Depok, Rabu (31/10) menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2019 serta jawaban Walikota Depok terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo dihadiri Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Depok, para OPD dan instansi vertikal lainnya.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDIP DPRD Kota Depok menilai Raperda tahun 2019 dan enam Raperda yang diajukan Pemkot Depok tidak telepas dalam upaya memaksimalkan perencanaan yang disusun berpedoman pada RPJMD tahun 2018.“Juga dampak dinamika yang berkembang dan kebutuhan serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar juru bicara Fraksi PDIP Veronica Wiwin Widarini.

Ia menambahkan, gambaran umum tentang PAD pembelanjaan daerah agar efektif efisien sesuai degan ketentuan yang berlaku.


 Sementara itu, Fraksi Gerindra dalam pandangan umumnya dibacakan Mohammad HB mengatakan struktur anggaran harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Tidak bisa sebuah program dijadikan prioritas sementara sokongan anggaran dan dukungan tidak mencukupi.

" Sudah saatnya seperti bidang pariwisata,usaha mikro, pasar tradisional, dan koperasi lebih mendapat perhatian dan sokongan dari Pemerintah," ujarnya.

Dikatakannya, pengeluaran Kota Depok diluar biaya rutin masih menitikberatkan pada pembangunan fisik dan bukan kepada masyarakat. Padahal sesuai dengan kebijakan pembangunan Kota Depok menyatakan akan meningkatkan sumber daya manusia, maka perhataian ilmu terapan dan ketrampilan harus diperbanyak. Bukan hanya aparatur pemerintah tetapi juga kepada seluruh masyarakat."Bagaimana SDM bisa maju apabila rasio tenaga pendidik dan murid tidak seimbang. Peningkatan kesehjateraan tenaga pendidik juga harus menjadi prioritas kita. Ini merupakan tugas pemerintah dan kita semua untuk mencari solusi bagi permasalahan pendidikan dan SDM di Kota Depok," tuturnya

Walikota Depok dalam tanggapannya yang dibacakan oleh Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna mengatakan, pengajuan Raperda APBD tahun 2019 tidak terlepas dari perkembangan isue-isue strategis yang berkembang dari pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat tentang kebijakan penggunaan keuangan daerah.Untuk tahun 2019 pihaknya mengambil thema peninggatan daya Saing Ekonomi dan Penigkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dengan anggaran tersebut Pradi menyebutkan pihaknya menetapkan enam skala proritas, yakni penyusunan ekonomi jangka panjang bidang pendidikan parawiasata dan pelayanan kepada masyarakat“Raperda APBD tahun 2019 direncanakan sebesar Rp 2,7 Triliun dengan pembelanjaan tidak langsung meningkat 16,43%, sedangkan pembelanjaan langsung 12,99% dari tahun sebelumnya,” ujarnya.

Pradi mengatakan, menyambut baik dan apresiasi tanggapan fraksi atas Raperda APBD tahun 2019 dan 6 Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Raperda tentang pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda tentang Pencabutan Perda tentang Ijin Lingkungan, Raperda tentang Perubahan dan Pembedayaan Koperasi serta Raperda Perubahan Perda No. 5 tahun 2012 tentang Industri, persampahan dan kebersihan.

Ketua DPRD Hendrik Tangke Alo selanjutnya membentuk tiga pansus dan satu Banggar untuk membahas Raperda APBD tahun 2019 dan 6 Raperda perubahan dan pengganti yang diajukan Pemkot Depok.(dms)

DPRD Kota Depok Setujui Raperda APBD Perubahan Tahun 2108

Kota Kembang, Depok Terkini

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, menggelar Rapat Paripurna Persetujuan DPRD Kota Depok terhadap Raperda APBD Perubahan tahun 2018, dan Persetujuan terhadap dua Raperda serta Persetujuan terhadap tiga rancangan Peraturan DPRD Kota Depok, Jum'at (28/09).

Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD Hendrik Tangke Allo, dihadiri 35 anggota dewan serta para kepala OPD.

Dalam surat keputusan persetujuan anggaran perubahan APBD tahun 2018 yang dibacakan Sekertaris DPRD Kota Depok, Zamrowi menyebutkan bahwa APBD Depok tahun 2018 semula berjumlah Rp 2.998.429.827.435,24 bertambah sejumlah Rp. 532.384.980.140,78. Sehingga total anggaran tahun 2018 menjadi Rp. 3.530.814.875.830, 2.

"Apa yang sudah kita sepakati dan tetapkan pada hari ini, harus sesuai pelaksanaannya. Mari kita saling mengingatkan apa yang telah disepakati dapat dilaksanakan dengan baik, saling mengingatkan satu sama lainnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Mudah-mudah penetapan dan persetujuan bersama ini dapat bermanfaat bagi kesehjateraan rakyat Depok tanpa menimbulkan persoalan baru," harap Hendrik Tangke Allo.

Sementara itu, Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, proses penyusunan RAPBD 2018 telah diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok beserta dengan DPRD Kota Depok.

Selain itu, Raperda APBD Perubahan juga telah dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok pada sebelumnya.“Sehingga, proses persetujuan Raperda APBD ini merupakan hasil dari sinergitas yang selama ini sudah berjalan dengan baik antara Pemkot Depok bersama dengan DPRD Kota Depok,” katanya.

Pihaknya memberikan apresiasi kepada tim Anggaran Pemerintah Daerah (APD) bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok yang telah  berkoordinasi dalam melakukan pembahasan terkait RAPBD tahun 2017. Hal itu menghasilkan sejumlah masukan-masukan yang positif bagi kemajuan pembangunan di Kota Depok.

“Masukan saran serta koreksi yang diampaikan dari Banggar DPRD Depok selama pembahasan telah kami tindak lanjuti, dan dijadikan pertimbangan dalam penyempurnaan penyusunan rencana perubahan APBD tahun 2018," ujar Idris.

Selanjutnya, Walikota juga menyambut baik terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2018."Diharapkan seluruh sasaran kegiatan program tersebut dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan dan semoga apa yang direncanakan pada rancangan perubahan APBD 2018 dapat memberikan manfaat lebih besar bagi kemajuan Kota Depok yang unggul, nyaman dan religius," tandas Idris.(dms)

DPRD Depok Gelar Paripurna Rencana Kerja AKD dan HUT Ke-19

Kota Kembang, Depok Terkini

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pembukaan masa Sidang Pertama tahun 2018-2019 dan Peringatan HUT DPRD Kota Depok ke-19, beberapa waktu lalu.

Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo mengatakan dalam paripurna ini masing-masing alat kelengkapan dewan (AKD) menyampaikan rencana kerjanya selama masa sidang. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembenahan di semua sektor guna meningkatkan pengawasan serta meningkatkan program kerja.

Adapun rencana kerja AKD DPRD Depok pada masa sidang pertama diantaranya Komisi A yang dibacakan oleh Nurhasim berencana melanjutkan agenda yang belum terselesaikan ditambah beberapa kegiatan baru yang menjadi fokus pembahasan. Menindaklanjuti hasil tinjauan dilapangan terkait penertiban perijinan dengan mengadakan raker bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas PUPR, dan Satpol PP. Memfasilitasi penyelesaian asset fasos fasum dan mengusulkan pembentukan pansus asset, pengawasan terhadap penegakkan Perda perijinan dan mendorong terwujudnya OPD yang solid dan kinerja ASN yang profesional.

Sedangkan Komisi B yang membidangi Perekonomian dan Keuangan daerah melalui Sekertaris Komisi B, Benhard SH menyatakan akan fokus pada peningkatan investasi melalui deregulasi perijinan. Melakukan koordinasi dengan OPD yang membidangi perijinan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPJMD terutama dari sektor keuangan."Kami juga mendorong Pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan PAD serta mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi para investor," ujar Benhard.

Komisi C yang membidangi masalah Pembangunan akan fokus pada fungsi pengawasan pada Dinas PUPR, Disrumkim, DLHK, serta Dinas Perhubungan."Kami akan melakukan fungsi kontrol terhadap pembangunan sarana dan prasarana, khususnya yang dibiayai APBD Kota Depok. Belajar dari pengalaman tahun sebelumnya pembangunan selalu dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, sehingga hasil pekerjaan kurang maksimal bahkan terkesan asal jadi dengan kualitas yang rendah hingga akhirnya penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun," ungkap Veronica Wiwin Widarini selaku, selaku anggota komisi C.

Terakhir Komisi D yang membidangi masalah kesehjateraan rakyat disampakan oleh Wakil Ketua Komisi D, Sahat Farida Berlian. Komisi D akan melakukan pengawasan di bidang pendidikan, kesehatan dan kebudayaan, agama dan sosial, ketenagakerjaan serta pemuda dan olahraga.

"Pembangunan sarpras pendidikan harus menjadi prioritas, dan pemkot harus mengembangkan situs sejarah Rumah Cimanggis menjadi salah satu tempat rujukan sejarah dan budaya sekaligus menjadikan rumah Cimanggis sebagai museum Kota Depok. Kita sudah lama dengungkan gagasan ini, namun belum terealisasi juga," pungkas Sahat.(dms)

Ganjil Genap di Margonda Sebaiknya Jangka Pendek

Beji, Depok Terkini

Anggota DPR RI Komisi V  Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Hj. Intan menyoroti kebijakan ganjil genap yang akan diterapkan di Margonda.

Menurutnya,  pertumbuhan dan kepemilikan mobil tidak sebanding dengan ruas jalan. "Ini yang kita pertanyakan kebijakan ganjil genap di Margonda. Kalau banyaknya kendaraan dan ruas jalan terbatas  kenapa kebijakan ini dibebankan pada masyarakat," ujarnya seusai Ngobrol Santai Bareng Wartawan di Margonda, Sabtu (08/09/2018)

Intan menilai, kebijakan ganjil genap merupakan jangka pendek. Seperti penerapan ganjil genap di DKI Jakarta saat Asian Games dinilai sukses dan akan dilanjutkan lagi dengan adanya Para Games.

"Kebijakan Ganjil Genap ini bukan satu-satunya solusi mengatasi kemacetan. Seharusnya, Pemkot Depok  bisa berpikir panjang dan memberikan kebijakan yang tidak membebani masyarakat,"paparnya.

Menurutnya, di Kota Depok pembangunan masih terpusat di Margonda. Ia menyebutkan, mulai dari Mall, hotel, apartemen, dan lainnya berada di Margonda. Sehingga, kemacetan di Margonda pada waktu tertentu tak bisa terelakkan.

"Tidak bisa pembangunan hanya terpusat di satu tempat. Namun, pembangun harus menyebar seperti pada perencanaan pembangunan zona Margonda 2. Diharapkan, perputaran ekonomi dan kerumunan masyarakat tidak hanya di Margonda saja dan bisa menyebar,"terangnya.

Meski begitu, dirinya juga berharap agar adanya regulasi terkait pengurangan izin kepemilikan kendaraan. Pasalnya, budaya masyarakat masih banyak yang mencari celah dalam menyiasati kebijakan yang dirasa membebani.

"Masyarakat kita kan selalu nyari celah. Kalau ganjil genap diterapkan, akan menggunakan mobil istrinya atau beli mobil lagi dengan plat nomor beda. Ini yang harus diperhatikan,"tutupnya.(ndi)

DPRD Gelar Paripurna KUA dan PPAS 2019 dan Propemperda 2018

Paripurna pembahasan KUA dan PPAS 2019

Kota Kembang, Depok Terkini

DPRD Kota Depok menggelar rapat Paripurna dengan agenda persetujuan DPRD terhadap rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) APBD Kota Depok tahun 2019, beberapa waktu lalu.

Paripurna dipimpin ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo, S.Sos dihadiri Wakil Walikota, anggota DPRD, para OPD, dan unsur Forkopimda.

Ketua DPRD kota Depok dalam sambutannya mengatakan rancangan KUA dan PPAS tahun 2019 ini harus memiliki daya kualitas yang tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis , tetapi juga secara moral dan politik kepada masyarakat. Dengan berbagai pencermatan dari hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD Kota Depok maka DPRD Kota Depok dapat menyepakati Rancangan KUA & PPAS APBD Kota Depok TA.2019 dengan berbagai Rekomendasi sebagai bagian yang tak terpisahkan.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Depok telah melaksanakan Penyusunan Rancangan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2018, dan sepakat menambah 3(tiga) Raperda Kota Depok, yaitu Raperda tentang Perubahan atas Perda Kota Depok Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi. Raperda tentang Perubahan atas Perda Kota Depok Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, dan Raperda tentang Pencabutan atas Perda Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan.

"Terima kasih kepada Bapemperda, Badan anggaran Kota Depok, TPAD dan semua perangkat daerah yang bersama-sama telah bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab untuk kemajuan dan kesehjateraan masyarakat Kota Depok," kata Hendrik.

Sekretaris DPRD Kota Depok, Zamrowi sebelumnya membacakan Keputusan DPRD Kota Depok tentang Persetujuan DPRD Kota Depok terhadap Rancangan KUA & PPAS APBD Kota Depok tahun anggaran 2019 dan Persetujuan DPRD Kota Depok tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kota Depok Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah(Propemperda) Tahun 2018 serta Draft Nota Kesepakatan KUA & PPAS APBD Kota Depok 2019 antara Pemerintah Kota Depok dengan DPRD Kota Depok.(dms)

DPRD Depok Gelar Paripurna Penyampaian Hasil Reses

Paripurna hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Depok

Sukmajaya, Depok Terkini

DPRD Kota Depok menggelar sidang Paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil Reses pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok, belum lama ini
Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD, HM Suparyono dihadiri para Anggota DPRD, Wakil Walikota Depok, dan seluruh unsur Forkompinda.

Masa reses dipergunakan anggota DPRD baik secara perorangan maupun berkelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya masing masing guna untuk menyerap aspirasi dan kesempatan juga bagi masyarakat menyampaikan keluhan atau permasalahan yang terjadi.

Fraksi PDI Perjuangan dalam laporan hasil Resesnya oleh Agustina Simanjuntak menjelaskan banyak menerima masukan terkait pelayanan publik belum maksimal seperti, pembuatan KTP elektronik, Akta Kelahiran, dan KK."Pelayanannya agar dipercepat, dan terkait RTLH agar ditambah jumlahnya”. ujar Agustina.

Fraksi Gerindra melalui Wakil Ketua DPRD Yeti Wulandari memaparkan hasil reses agar pendataan KIS lebih akurat lagi sehingga penerimanya tidak salah sasaran, meningkatkan kualitas pembangunan jalan lingkungan, drainase, dan penambahan rehab RTLH yang dibutuhkan masyarakat," tuturnya.
Sementara Fraksi PKS, dalam laporannya oleh Hafid Nazir menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi aspirasi utama dari masyarakat Depok, seperti jalan lingkungan, drainase peningkatan prasarana kesehatan dan pendidikan, serta penambahan Armada sampah dan pengangkutan sampah keTPA.

Fraksi PAN dalam penyampaian hasil resesnya oleh Lamhudin Abdullah meminta supaya pemkot Depok melalui Dinas terkait mempercepat pembangunan Fisik di setiap Kecamatan, tidak pas musim hujan dan akhir tahun agar hasil pekerjaannya menjadi lebih baik.

Selanjutnya, Fraksi Golkar melalui H Tajudin juga meminta program pembangunan dapat bermanfaat untuk masyarakat. "Program UMKM dan industri perumahan agar diperhatikan lagi oleh Pemkot Depok, RTLH serta Taman Kota dan Alun Alun”.pungkasnya.
Lebih lanjut, Fraksi Demokrat dalam laporannya oleh M Taufik” berharapn ada peningkatan kapasitas Koperasi dan UMKM, pengoptimalisasi pengelolaan sumber daya alam, peningkatan akses layanan kesehatan, peningkatan insentif RT,RW serta pembangunan Alun Alun.(ndi)

HTA : Siapa pun Pemenang Pilgub Jabar Wajib Kita Dukung

Hendrik Tangke Allo

Pancoran Mas, Depok Terkini

Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo (HTA) mengatakan bahwa ajang pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa barat tahun 2018 ini merupakan pertarungan dalam rangka mencari pemimpin terbaik untuk provinsi Jawa Barat. Jadi siapapun yang dipilih secara mayoritas maka wajib kita dukung.

"Siapa pun pemenangnya wajib kita dukung, apapun partai pengusung dan pendukungnya. Siapa pun yang terpilih juga harus bisa menempatkan diri sebagai Gubernurnya warga Jawa Barat, bukan sebagai gubernur kelompok tertentu saja," tegas Hendrik saat ditemui di kediamannya usai mencoblos di TPS 38 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Rabu (27/06/2018)

Hendrik juga meyakini bahwa tiga pasangan yang kalah dalam Pilgub Jabar merupakan sosok negarawan yang bisa memberikan pemahaman kepada pendukungnya untuk bisa berbesar hati menerima hasil pemilihan.

"Saya berharap hasil Pilgub ini tidak ada gugatan, karena gugatan sangat rentan dengan gesekan dan memicu gesekan di masyarakat. Ini yang harus dihindari, kecuali ada pelanggaran yang tidak bisa ditolerir sesuai aturan PKPU," tuturnya.

Selain itu, Hendrik juga berharap proses penyelenggaraan Pilgub Jabar di Kota Depok bisa berjalan dengan baik, mulai dari TPS hingga ke KPU."Semua proses itu harus dikawal, jangan sampai ada indikasi kecurangan yang bisa menimbulkan polemik dan gesekan diantara pendukung pasangan calon. Karena itu, peranan penyelenggara, panwas dan aparat keamanan sangat diharapkan," tandas Hendrik.(ndi)

PWI Depok Diminta Jalin Sinergitas Dengan Forkopimda

Ketua DPRD foto bersama dengan Pengurus PWI Kota Depok

Kota Kembang, Depok Terkini

Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok periode 2018 -2021 melakukan audensi dengan Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo (HTA) di ruang kerjanya, Senin (28/05).

Dalam kesempatan itu, Hendrik meminta agar PWI bisa menjalin sinergitas dengan Forkopimda sekaligus sebagai penggerak bagi wartawan lainnya, meskipun tidak masuk dalam keanggotaan.

“Forkopimda, eksekutif dan kami di legislatif tidak bisa dipisahkan. Kami membutuhkan teman-teman media begitu juga dengan masyarakat. Media menjadi pilar yang tidak bisa dipisahkan dari infrastruktur pembangunan. Kinerja kami yang baik maupun yang buruk tidak bisa dinilai jika tidak ada peran media di dalamnya untuk mempublish secara transparan,” ujar pria yang akrab disapa HTA itu.

Dari itu, dirinya menaruh harapan besar kepada kepengurusan PWI untuk ikut membangun kemajuan Kota Depok.“Ini angin segar bagi kami tentunya, dimana PWI Kota Depok kepengurusan saat ini diisi oleh senior-senior yang berpengalaman di dunia jurnalis. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa di Depok ada juga kawan-kawan kita yang sekedar muncul sebagai wartawan, ini yang harus dijaga,”  katanya.

Hendrik mengungkapkan, bahwa profesi wartawan tentu dibekali dengan kode etik jurnalistik dan tidak bisa keluar dari hal tersebut.

“Ayo, kami sangat membuka diri untuk membangun sinergi. Media dalam peliputan tidak boleh juga dibatasi dalam mencari berita. Tetap media harus professional dan mengedepankan fakta dalam penyajian berita,” jelasnya.

Ketua PWI Kota Depok, Tardip Panggabean menyampaikan terimakasihnya kepada Ketua DPRD yang telah menerima pengurus PWI untuk beraudensi.“Sekali lagi kami jelaskan bahwa PWI berada di tengah-tengah, netral dan professional. PWI tidak kemana-mana namun ada di mana-mana,” tegasnya.(ndi)

Anggota DPRD Imbau Warga Ikut Berpartisipasi Dalam Pilgub Jabar

Aleg Teungku Farida Rachmayanti

Beji, Depok Terkini

Anggota DPRD Kota Depok dapil Beji Cinere Limo, Teungku Farida Rachmayanti mengimbau kepada warga kecamatan Beji untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada 27 Juni 2018 mendatang.

"Mari kita berpartisipasi dengan datang ke TPS untuk menentukan pilihan yang terbaik. Saya juga mendorong para pemilih pemula untuk bisa menggunakan hak suaranya di TPS masing-masing," ucap Farida disela acara jalan santai dan sosialisasi Pilgub Jabar di kantor Kecamatan Beji, Depok, Kamis (10/05/2018).

Dikatakan Farida, saat ini masyarakat semakin cerdas untuk berpartisipasi dalam politik karena politik merupakan sarana dalam menjalankan agenda pembangunan.

"Politik juga sebagai sarana untuk menjadikan pemimpin berkualitas, kuat dan benar. Kita berharap Depok sebagai bagian dari Jawa Barat bisa semakin maju dan sejahtera bagi warganya,"harap Farida.

Hal yang sama juga dikatakan Camat Beji, Ues Suryadi. Ia berharap warga Kecamatan Beji berpartisipasi aktif dalam Pilgub Jabar 2018."Semua harus bisa meningkatkan partisipasinya, baik di tingkat RT, RW, Kelurahan hingga Kecamatan,"tandasnya.(ndi)

Rapat Paripurna DPRD Depok Bahas Rencana Kerja AKD Tahun 2017-2018

Rapat Paripurna DPRD Kota Depok

Sukmajaya, Depok Terkini

DPRD Kota Depok menggelar rapat paripurna dalam rangka Pembukaan Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2017-2018, di Aula rapat Gedung DPRD Kota Kembang Depok, beberapa waktu lalu.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Depok H.M.Supariyono,Amd. Ak , dalam sambutannya mengatakan, rapat paripurna ini masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD) baik Komisi maupun Badan, menyampaikan rencana kerjanya selama masa sidang kedua tersebut.

“Berbagai kegiatan akan dilaksanakan dengan semangat tinggi dalam rangka untuk pembenahan di semua sektor guna meningkatkan pengawasan serta melaksanakan program kerja yang telah diagendakan”, kata Supariyono.

Adapun rencana kerja dari masing-masing AKD adalah sebagai berikut :
Komisi A yang membidangkan masalah pemerintahan, disampaikan oleh Hj.Siti Sutinah anggota Komisi A dari Fraksi PDIP, mengucapan selamat memasuki Tahun Baru 2018.

“Mari kita tingkatkan kualitas kehidupan dengan berbuat dan bekerja dengan baik untuk kemajuan dan kesejahteraan pribadi, keluarga dan masyarakat, ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Komisi A akan melanjutkan beberapa agenda kegiatan yang belum terselesaikan pada masa sidang kedua ini, antara lain Pengawasan terhadap kinerja pelayanan kepada masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan serta evaluasi terhadap ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan, memfasilitasi penyelesaian masalah aset fasos-fasum, koordinasi persiapan pelaksanaan pemilihan Gubernur di Kota Depok bersama KPUD. Panwas, Kesbangpol dan Disdukcapil, koordinasi perihal pengawasan terhadap warga negara asing, pengawasan terhadap penegakkan Perda tentang perijinan, penerapan garis sempadam situ dan sungai serta mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Depok.

Wakil Ketua Komisi B  Rienova Serri Donie S.Sos yang membidangi masalah Perekonomian dan Keuangan Daerah, dalam penyampaian rencana kerjanya  menyampaikan, bahwa Potensi ekonomi lokal harus di eksplorasi dengan baik dan tepat oleh Pemerintah Kota Depok, peran serta masyarakat pun harus lebih di efektifkan dan diberi informasi yang seluas-luasnya terutama terkait Pajak Daerah, apabila peran ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan memberikan pengaruh yang luar biasa untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menumbuhkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Depok.

“Salah satu potensi Pajak yang akan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Parkir, selama ini Komisi B melihat dan menganalisa pajak parkir masih belum optimal karena banyak lahan parkir yang dikelola oleh Dishub masih belum tertib dan teratur.

“Untuk itu Komisi B mendorong dan mendukung upaya Pemerintah Kota Depok agar lahan parkir yang ada, dikerjasamakan dengan pihak ketiga secara professional untuk meningkatkan PAD melalui Pajak Parkir tersebut”, ujarnya.

Sedangkan Komisi C yang membidangi masalah Pembangunan, dalam penyampaian rencana kerjanya disampaikan oleh Veronica wiwin widarini,SE. pada masa sidang kedua ini fokus pada beberapa kegiatan penting dan segera melakukan rapat kerja dengan OPD terkait sebagai leading sektor Komisi C yaitu Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Dinas Perhubungan.

Selain itu Kebijakan Sistim Satu Arah (SSA) agar pihak Dinas Perhubungan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan warga dan pedagang yang terkena dampak dari kebijakan tersebut untuk mencari solusi yang terbaik, selain itu Komisi C juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi untuk mempercepat pembangunan Tol Desari dan Cijago dan juga akan membuat dan memperlebar jalan-jalan alternatif. Hal ini guna mengurai kemacetan di Kota Depok yang semakin parah terutama pada hari Sabtu dan Minggu.

Sementara itu,  penyampaian rencana kerja Komisi D yang membidangi masalah Kesejahteraan Rakyat, disampaikan Lahnuddin Abdullah,S.Kom.  Dijelaskan bahwa Pelayanan RSUD Depok perlu ditingkatkan lagi ke depan, karena RSUD Depok saat ini sudah menjadi kebutuhan Primer masyarakat Kota Depok dan untik Rumah Sakit Swasta agar ditambah lagi kerjasamanya dengan BPJS. Selain itu Komisi D juga akan melakukan Rapat Kerja dan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Para Pengusaha untuk membuat program agar para siswa yang telah Lulus SMK & SMA yang tidak meneruskan pendidikannya agar bisa mendapatkan pekerjaan di wilayah Kota Depok serta melakukan sosialisasi bursa kerja sampai ke Level Kelurahan. Memberikan kemudahan perijinan kepada para investor untuk membuka usahanya di Depok dengan demikian dapat merekrut tenaga kerja khususnya warga Depok.(dms)

Teungku Farida Lepas Ratusan Peserta Jalan Santai Kecamatan Beji

Teungku Farida bersama Camat Beji saat melepas jalan santai

Beji, Depok Terkini

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok dapil Beji Cinere Limo, Teungku Farida Rachmayanti bersama Camat Beji, Ues Suryadi melepas ratusan peserta jalan santai tingkat Kecamatan Beji, Kota Depok, Kamis (10/05/2018)

Jalan santai dalam rangka HUT Ke-19 Kota Depok tersebut juga dirangkai dengan sosialisasi Pilgub Jabar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Beji.

Menurut Farida, masyarakat sangat antusias mengikuti jalan santai dan ini menandakan terciptanya keguyuban dan kekeluargaan warga kecamatan Beji."Kebersamaan ini menjadi modal sosial buat pembangunan di Kota Depok. Rasa memiliki masyarakat sangat tinggi terhadap Kota Depok yang kita cintai,"ujar Farida usai melepas peserta jalan santai.

Dikatakan Farida, kemeriahan dan keceriaan selalu mewarnai hari jadi Kota Depok setiap tahunnya. Bahkan dari kegiatan ini muncul inovasi-inovasi baru yang bisa ditonjolkan."Kami sebagai mitra penyelenggara pemerintahan mengucapkan terima kasih kepada pemangku kepentingan dan masyarakat yang begitu tinggi antusiasnya dalam membangun kebersamaan. Semoga kebersamaan
ini akan memberikan energi baru dalam pembangunan,"tandas Farida

Ditempat yang sama, Camat Beji Ues Suryadi mengaku tidak menyangka kalau kegiatan jalan santai ini diikuti ratusan warga dari enam kelurahan se-Kecamatan Beji."Ternyata antusias warga sangat tinggi dalam memeriahkan HUT ke-19 Kota Depok. Selain jalan santai, kita pamerkan juga produk lokal UMKM warga Kecamatan Beji selama tiga hari," ungkap Ues seraya menambahkan dalam
kegiatan jalan santai pihaknya menyiapkan puluhan doorprice berupa barang elektronik.(ndi)

IBH Dinilai Mampu Jalani Tugas dan Amanah Dengan Baik

IBH saat bertemu para pendukungnya di RM Rawa Denok

Pancoran Mas, Depok Terkini

Puluhan perwakilan komunitas pendukung Imam Budi Hartono (IBH) saat Pileg 2014 lalu menilai
anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dapil Depok-Bekasi, Imam Budi Hartono (IBH) yang baru dilantik mampu menjalani tugas dan amanah dengan baik.

Hal itu dikatakan Sadeli, selaku Koordinator Perwakilan Komunitas Pendukung IBH wilayah kecamatan Sawangan - Bojongsari saat acara temu kangen pendukung IBH di RM Bu Lilis, Rawa Denok,  Pancoran Mas, Depok, Minggu (06/05/2018).

"Meski dilantik dan menjabat diujung-ujung periode, IBH dapat menjalani tugas dan amanah dengan baik. Sukses selalu buat IBH,"tegas Sadeli.

IBH foto bersama dengan para pendukungnya

Menurut dia, acara temu kangen ini merupakan silaturahmi sekaligus rasa syukur atas dilantiknya IBH sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dua pekan yang lalu.

Sementara itu, IBH mengucapkan terima kasih kepada para pendukung dan semua pihak atas support, kerja keras dan doanya selama proses pencalonannya di pileg 2014.

IBH menjelaskan dirinya dilantik sebagai Anggota Dewan Provinsi Jawa Barat menggantikan Nur Suprianto yang mencalonkan sebagai Walikota Bekasi."Saya dilantik melalui proses pergantian antar Waktu (PAW).  karena Nur maju sebagai calon walikota Bekasi," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut IBH menghimbau kepada komunitas pendukungnya agar memberikan dukungan dan suaranya untuk pasangan calon no 3 Sudrajat -Syaikhu pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat mendatang.

IBH juga menghaturkan permohonan maaf lahir bathin kepada semua pihak karena sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadhan."Mohon maaf lahir bathin, semoga kita dapat memasuki Ramadhan dalam suasana yang bersih dan saling memaafkan," pungkasnya.(ndi)

IBH Apresiasi LKPJ Gubernur Jawa Barat

Imam Budi Hartono bersama Istri

Beji, Depok Terkini

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan diterima Panitia Khusus DPRD Provinsi Jawa Barat dengan capaian telah membangun bumi pasundan menjadi semakin maju pada periode kedua.

Dengan diterimanya LKPJ tersebut, Anggota Komisi IV Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat, Imam Budi Hartono (IBH) menghaturkan selamat kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atas diterimanya LKPJ tersebut.

“Saya haturkan selamat kepada kang Aher. Ini prestasi yang sangat baik. LKPJ sampai diapresiasi Pansus LKPJ,” kata IBH, Rabu (02/05/2018).

IBH yang menjadi Ketua Timses Aher-Demis periode 2013-2018 ini menguraikan, laporan Pansus ada 44 lembar dan 11 Rekomendasi.

“Untuk mewujudkan visi Jawa Barat Maju dan Sejahtera, target capaian Aher di 2013-2018 semuanya terlampaui,” ucap pria berkacamata itu.

Dikatakan IBH, Indikator IPM tahun 2013 capaiannya 68,25 persen, tahun 2017 menjadi 70,05 persen. Kemudian indeks kesehatan dari 80, 14 persen meningkat menjadi 80, 66 persen. Selain itu, indikator angka harapan hidup juga meningkat dari 72,07 persen menjadi 72,44 persen, harapan lama sekolah dari 11, 81 menjadi 12,30. Rata-rata lama sekolah dari 7,58 menjadi 7,96.

“Indeks pengeluaran dari 68,31 menjadi 70,24 dan pengeluaran per kapita pada 2013 mencapai 9,421 menjadi 10,035 di 2017. banyak capaian yang terlampaui dan peningkatan yang signifikan di era kepemimpinan kang Aher. Bahkan PAD 2013 dari Rp12,3 triliun menjadi Rp18,3 triliun di 2017,” tegasnya.

IBH menambahkan, Aher diakhir masa jabatannya pada 13 Juni menerima penghargaan sebanyak 161 anugrah nasional, enam kali WTP serta mendapat Prasamya Purna Karya Nugraha sebagai provinsi terbaik dalam pembangunan dari Presiden RI.

“Kang Aher memang seorang pemimpin yang tegas dan sukses. Memimpin rakyat Jabar lebih sejahtera, dan sukses dalam memimpin birokrasi Jabar untuk bekerja dan berkinerja dengan baik. Terbukti capaian yang diraih banyak mendapat penghargaan dari dalam dan luar negeri,” tutup IBH.(ndi)

Imam Budi Hartono Resmi Jadi Anggota DPRD Provinsi Jabar

IBH bersama istri usai pelantikan

Bandung, Depok Terkini

Imam Budi Hartono )IBH) dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dalam sidang paripurna istimewa dengan agenda pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Pengganti Antar Waktu (PAW) di gedung DPRD Provinsi Jabar, Senin (23/04/2018)

IBH resmi diambil sumpahnya sebagai pengganti antar waktu (PAW) dari dapil Depok- Bekasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggantikan Nur Supriyanto yang mencalonkan diri sebagai walikota di Pilkada Kota Bekasi.

Rapat Paripurna Istimewa dipimpin ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari dihadiri para pimpinan dewan, sekretariat dewan, para anggota dewan, perwakilan perguruan tinggi, BUMN, organisasi kepemudaan,  perwakilan muspida, perwakilan sesepuh, perwakilan parpol, anggota Keluarga dan para pendukung IBH.

"Saya berharap anggota DPRD yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan optimal, penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab," ujar Ineu.

foto bersama usai pelantikan anggota DPRD Jabar 

Usai mengucapkan sumpah jabatan anggota DPRD Provinsi Jabar Pengganti Antar Waktu sisa masa jabatan 2014-2019, IBH berjanji akan berusaha semaksimal mungkin  mengawal dan memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat Depok-Bekasi, dan Jabar pada umumnya.

Ia juga mengungkapkan akan fokus bekerja dan memperjuangkan beberapa hal yang menjadi perhatian. Diantaranya  Pemberdayaan dan kemandirian pemuda,  membangun taman seni di Depok
, membantu organisasi keolahragaan masyarakat, sarana dan prasarana rumah ibadah, sekolah dan siswa yg berkwalitas, serta masalah ketahanan keluarga.

"Insya Allah saya akan memegang amanah sebagai anggota legislatif. Tugas saya ke depan adalah memperjuangkan hak-hak dasar mereka, memperjuangkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan membantu pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.(ndi)

DPRD Gelar Paripurna Penyampaian LKPJ Walikota Depok Tahun 2017

Rapat Paripurna DPRD Kota Depok

Kota Kembang, Depok Terkini

DPRD Kota Depok menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Depok Tahun Anggaran 2017 dan 4 Raperda, beberapa waktu lalu

Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo menyampaikan, bahwa paripurna ini sehubungan telah diterimanya 2 surat dari Walikota Depok, yaitu tentang LKPJ Tahun 2017 dan surat penyampaian 4 Raperda.

Lebih lanjut, kata Hendrik, bahwa penyampaian LKPJ Walikota kepada DPRD merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sedangkan pada Pasal 7 ayat (2) menjelaskan, bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan LKPJ hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan kepada DPRD satu kali dalam 1 Tahun, tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pada hakekatnya, kata Hendrik, LKPJ tahunan merupakan informasi kebijakan dalam penyelenggaraan Pemda sebagai pelaksana APBD yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dinilai, dievaluasi, dan dianalisa serta diberikan saran masukan atau koreksi terhadap kinerja.

Dalam Kesempatan itu, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna dalam sambutannya menyampaikan, bahwa LKPJ disusun berdasarkan realisasi penyelenggaraan APBD Tahun 2017. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017, yang merupakan penjabaran dan laporan tahun pertama realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021.

Tak hanya itu, dalam rapat lanjutan Paripurna itu disampaikan bahwa, akan dibentuk 3 (tiga) Panitia Khusus (Pansus) yang akan membahas LKPJ dan 4 Raperda secara mendalam dan detail. Disebutkan, tiga Pansus tersebut, Pansus LKPJ, Pansus 4, dan Pansus 5.

Dijelaskan, Pansus 4 ini membahas 2 Raperda, yakni : pertama Raperda Kota Depok tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah. Kedua, Raperda Kota Depok Perubahan atas Perda Kota Depok Nomor 14 Tahun 2013, tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman oleh Pengembang di Kota Depok.
Sedangkan Pansus 5 membahas 2 Raperda, pertama Raperda Kota Depok tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kedua, Raperda Kota Depok tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.(ndi)

Sekretariat DPRD Depok Gelar Forum Renja Tahun 2019

Kota Kembang, Depok Terkini

Sekretariat DPRD Kota Depok menggelar forum rencana kerja tahun 2019 guna membahas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai pagu indikatif yang disediakan.

Forum Renja dibuka Wakil Ketua DPRD Depok, H. M Suparyono dihadiri Asisten Pemkot Depok Agus Suherman, Ketua Bappeda, Inspektorat, dan Badan Keuangan Daerah.

Menurut Suparyono, forum renja Sekretariat DPRD Depok merupakan forum untuk melakuka pembahasan tentang kegiatan dan sinkronisasi atas usulan dari anggota DPRD yang akan dilaksanakan tahun 2019, kemudian dituangkan dalam RKPD . Melalui RKPD ini Pemerintah Kota Depok akan dijadikan dasar penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.

"Yang paling penting dalam kegiatan ini adalah penyusunan pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD dari hasil reses maupun musrenbang. Penginputan pokir agar dapat dilaksanakan dengan baik sehingga aspirasi yang masuk dalam skala prioritas dapat terealisasi untuk kepentingan dan kesehjateraan masyarakat Depok,"ujar Suparyono, akhir pekan lalu.

Pada tahun anggaran 2019, Sekretariat DPRD Depok telah menyiapkan tujuh proggram dan 38 kegiatan. Ketujuh program tersebut adalah peningkatan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan sumber daya aparatur, peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, peningkatan peran dan Tri fungsi DPRD Depok, peningkatan kualitas data dan perencanaan, dan peningkatan fungsi alat kelengkapan DPRD.

Sedangkan isu strategis Renja Sekretarias DPRD Depok tahun anggaran 2019, lanjut Suparyono, masih kurang sinergi dalam menanggapi peraturan terkait Perwal dan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh DPRD dan Sekretatariat. Keterlambatan materi Raperda dari Eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan tidak maksimal. Selanjutnya banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran sehingga menjadikan kegiatan yang ada tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada. Terakhir adanya dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.(dms)