Breaking News

recent

5 Balon Walikota PKS Ikuti Dialog Publik


Beji, Depok Terkini
Lima kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok mengikuti acara debat publik yang digelar Tim Pemenangan PKS Kota Depok jelang pemilihan Walikota Depok periode 2021-2026.

Kelima kader tersebut yaitu Hafidz Nasir, Imam Budi Hartono, Teungku Farida Rachmayanti, Amri Yusra, dan Muhamad Supariyono.

Menurut Ketua Tim Pemenangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok, Yusuf Syahputra. PKS ingin mengedepankan politik gagasan bukan semata politik pencitraan.

“Kami hadirkan di dialog publik ini lima calon walikota Depok dari PKS yang benar-benar cerdas, menguasai masalah dan berkualitas. Jadi masyarakat bisa melihat gagasan mereka bukan hanya pencitraan. inilah tren politik gagasan yang ditawarkan PKS”, kata Yusuf Syahputra di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Sabtu, (5/10/2019).
Dia berharap pemimpin yang mendengarkan aspirasi rakyat melalui dialog publik sekaligus menjadi tren pendidikan politik bagi masyarakat.

Salah satu bakal calon Walikota Depok, Imam Budi Hartono dalam visinya "Maju dan Berbudaya menjelaskan Maju dalam arti akan mengoptimalkan penggunaan teknologi terkini untuk membangun Kota Depok."Kita ingin masyarakat bisa menggunakan aplikasi digital untuk mengantri di puskesmas, perijinan pelayanan dan tata kota”, kata Imam bersemangat.

Menurut Imam hal itu bisa terwujud jika pemerintah akomodatif dan membuka partisipasi semua pihak secara luas untuk memajukan kota Depok.

“Pembangunan jangan hanya mengandalkan APBD Kota saja. Kita harus bisa mengoptimalkan dana CSR, Zakat dan lain-lain. Kita harus mampu juga merangkul stake holder di provinsi Jawa Barat. Kok Kota Depok hanya dapat Rp21,5 milyar sementara Ciamis saja bisa dapat Rp500 milyar dari APBD Jawa Barat. Ini khan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi dengan baik”, ungkap anggota DPRD Provinsi Jawa Barat itu.

Mantan ketua DPD Partai Keadilan tahun 1999 – 2001 itu menambahkan bahwa pemerintah Kota Depok juga harus bisa mengakses APBD Jakarta dan APBN.

“APBD itu harus pro Rakyat. Kita semua menyesalkan adanya silpa Rp700 milyar atau sekitar 23 persen dari APBD Kota Depok. Dana tidak terserap karena banyak menyangkut di Dinas. Jika begitu lebih baik kita akan memperbesar anggaran di kelurahan. Harapannya anggaran itu dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di akar rumput dapat selesai di tingkat kelurahan,” ucap pria yang biasa disapa IBH itu.(ndi)

No comments