Karena menganggap dalam pengambilan keputusan bersifat manipulatif, tiga Fraksi DPRD Kota Depok, diantaranya Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Restorasi Nasional Bangsa (Hanura, Nasdem, PKB) memutuskan untuk walk out saat pengambilan keputusan alat kelengkapan dewan di gedung DPRD Kota Depok, Rabu (8/10/14).
Fraksi PDIP beralasan, keputusan yang seharusnya dilakukan melalui musyawarah namun pada kenyataannya dilakukan melaui sistem voting, sehingga ia menilai jika keputusan tersebut memihak kepada fraksi-fraksi dalam satu komposisi Koalisi Merah Putih.
“Apapun keputusan jika dilakukan melalui voting kami menolak walaupun voting itu tidak diharamkan. Kita mau pemilihan Badan Kehormatan Dewan (BKD) misalnya, itu dilakukan melalui paket apa memilih satu orang satu orang, kalau paket gitu ya sudah selesai sudah,” kata ketua Fraksi PDIP Hermanto.
Meski begitu PDIP menerima dan menghormati semua keputusan yang sudah disepakati oleh pimpinan DPRD maupun seluruh anggota fraksi yang mengikuti sistem pemilihan. “Apapun bentuknya kami terima tapi kami hanya mengkritisi keputusan ini kenapa harus melalui voting,” tegasnya.
Secara mekanisme, lanjut Hermanto, komposisi KMP dan KHI menguat di derah-daerah dan tidak ada lagi yang namanya persatuan Indonesia.
Senada dengan PDIP, Partai Demokrat menarik diri dalam proses pemilihan dan menyesalkan keputusan melalui voting tersebut. “Seharusnya untuk Depok sudah ga ada lagi itu namanya KMP dan Koalisi Indonesia Hebat, makanya harus ada musyawarah. Kita ga bicara keinginan, tapi ketika melakukan komposisi kelengkapan, harus ada representasi semua Fraksi, sehingga kalau ada hal seperti ini tidak ada diskirminasi
” kata ketua Fraksi Edy Sitorus .
Edy menambahkan, dirinya membenarkan jika dalam proses musyawarah mufakat tidak ditemukan titik temu maka akan dilanjutkan melalui voting, tapi permaslahan itu hanya ada di pusat dan bukan di daerah. “Ini DRPD Voting, semua keputusan diambil melalui voting ga ada lagi yang namanya musyawarah mufakat,” lanjut Edy
Sementara itu Fraksi Restorasi Nurani Bangsa (RNB) yang diisi oleh tiga partai, Hanura, Nasdem, dan PKB menilai jika keputusan yang telah diambil merupakan keputusan manipulatif untuk mengeneralisasikan kekuatan yang mempunyai suara kecil di DPRD.
“Silakan saja lewat atibut politik, tapi kita sebagai warga Depok harus melakukan silaturahmi politik agar suasananya bisa mencair,” kata ketua Fraksi RNB Bernhard.
Menurutnya, apa yang telah disepakati telah melanggar komitmen, oleh karena itu pihaknya memutuskan untuk menarik diri dari proses pemilihan alat kelengkapan dewan. “Persoalan pengisian empat anggota Banggar ini telah disepakati lewat komunikasi politik diantara pimpinan Fraksi yang akan diserahkan ke empat orang yang ada di 4 partai terkecil. Ternyata kesepakatan ini tidak dijalankan, artinya proses ini ada yang namanya pembohongan,” ujarnya.
(Har/dn)
