Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il memastikan pencairan anggaran tambahan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tidak bermasalah. Saat ini pihaknya tengah mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“NPHD sedang dalam persiapan, tidak ada istilahnya hambatan apapun terkecuali hanya persiapan admistrasi saja. Jumlah tepatnya saya lupa, yang jelas tidak ada masalah,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo. Dirinya menjelaskan, bahwa anggaran tambahan pilkada sudah boleh dicairkan, tinggal KPU mengajukan NPHD nya.
“Kalau tugas DPRD sudah selesai sejak diketok palu, selanjutnya tinggal KPU menindaklanjutinya ke walikota. Anggaran tambahan yang disetujui Rp 7,2 miliar sekarang sudah boleh dicairkan,” tandasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa pencairan anggaran tambahan itu harus melalui mekanisme dan aturan yang benar. Dari itu, dirinya meminta KPU agar segera melakukan koordinasi dengan walikota.
“Harusnya sudah ditandatangani walikota, jadi tinggal dicairkan saja. Karena kegiatan sudah padat,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Logistik Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga KPU Kota Depok, Nana Shobarna mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan revisi dan addendum terhadap NPHD.
“Insya Allah untuk anggaran tidak ada kendala, waktunya juga sudah hampir habis. Keseluruhan totalnya Rp 44 miliar, yang telah cair di tahap awal sebesar 40 persen,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa pencairan tahap kedua dikatakannya tengah dalam proses. Dijelaskannya, mekanisme pencairan anggaran di KPU sesuai dengan kebutuhan.
“Yang penting ketersediaan anggarannya tidak ada masalah. Setiap ada kegiatan baru kami cairkan. Penggunaan dana besar-besaran nanti untuk perlengkapan TPS, pembuatan TPS dan honor anggota,” pungkasnya.(rt)
