Cinere | Depok Terkini
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Hendrik Tangke Allo berbeda pendapat dengan Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma'il terkait diperbolehkannya Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengikuti kampanye.
"Jelas mereka tidak boleh ikut kampanye, tapi kalau sosialisasi terkait Pilkada boleh. Ini bahasanya harus hati-hati, diperbolehkannya dalam kapasitas seperti apa?," ujar Hendrik, Minggu (25/10).
Jika konteksnya mengarahkan ke salah satu pasangan, kata dia, itu jelas tidak boleh. Namun jika sebatas menghadiri kampanye itu silahkan saja.
"Tapi hati-hati jangan sampai mengarahkan ke kandidat. Mensosialisasikan tahapan Pilkada yang diperbolehkan. Hadir silahkan saja, tapi tidak dalam kapasitas dirinya sebagai PNS apalagi sebagai salah satu pasangan calon," paparnya.
Dirinya berharap, PNS tetap dalam posisi netral dan mampu menyosialisasikan tahapan pilkada tanpa harus mengharahkan kepada salah satu pasangan calon. Hal tersebut menjadi tanggungjawab semua.
"Bahasanya jangan dipelintir, PNS tentu tidak boleh berkampanye tapi mensosialisasikan tahapan-tahapan," katanya. Tak hanya itu, dirinya juga telah menemukan adanya indikasi para PNS yang telah mengarahkan kepada salah satu pasang calon.
"Ada beberapa laporan, namun itu perlu dicek seperti apa dan detailnya seperti apa. Kami di DPRD ketika menerima laporan itu tidak langsung memvonis, kami perlu bukti. Kami wanti-wanti kepada PNS agar berhati-hati, karena kami juga akan ambil sikap karena itu diatur dalam undang-undang," terangnya.
Sebelumnya Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma'il mengatakan jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperbolehkan menghadiri acara kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon walikota-wakil walikota Depok.
"Ikut atau hadir dalam kampanye itu boleh, yang tidak diperbolehkan adalah mereka menjadi juru kampanye (Jurkam) atau mengarahkan," ujar Nur Mahmudi kepada wartawan Jumat, (23/10).
Bahkan dirinya mewajibkan PNS ikut kampanye untuk menempatkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggungjawab, agar mengetahui minimal apa yang digulirkan dan diprogramkan oleh kandidat."Agar mereka dapat mengetahui siapa yang layak untuk dipilih. Jadi tidak perlu dikhawatirkan orang hadir, mengajak dan menyadarkan agar bisa hadir pada 9 Desember, hadir dalam kampanye tidak apa-apa," tegasnya.(rt)
Social Plugin