Kota Kembang | Depok TerkiniKetua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo merasa geram ketika mendengar kabar ada salah satu warga Sawangan yang ditolak rumah sakit (RS) swasta di Kota Depok lantaran ia merupakan pasien yang menggunakan BPJS.
“Korbannya warga Sawangan, rumah sakit swasta yang menolak adanya di wilayah Sawangan juga. Tak jelas alasannya menolak pasien BPJS, namun ketika korban itu membayar dengan uang cash langsung diterima,” ujar Hendrik saat memimpin rapat paripurna, kemarin.
Dari itu, Hendrik secara terang-terangan meminta agar rumah sakit tersebut disegel karena telah menolak pasien BPJS.
“Itu artinya sudah menyalahi instruksi dari pusat dan pemerintah daerah, kenapa masih dilanggar dan ditolak. Kan korban punya kartu BPJS, ya rumah sakit berhak memberikan pelayanan itu,”tegasnya.
Tak hanya itu, Hendrik juga meminta BPJS agar memahami kondisi masyarakat yang tidak mampu membayar secara rutin iuran setiap bulannya. Dikatakannya, bahwa program BPJS sangat bagus, namun kenyataan di lapangan masih banyak warga yang tidak mampu membayar iuran per bulannya.
“Ke depan, pemerintah daerah harus ambil solusi. Buat sistem kesehatan daerah yang dibiayai oleh APBD khusus bagi warga tak mampu,” paparnya.
Sistem Kesehatan Daerah (SKD) itu, kata dia, sudah dimasukan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Hendrik menaruh harapan besar nantinya SKD dapat disahkan.
“Harus bisa, jangan setengah-setengah, karena program tersebut untuk warga tidak mampu. Mana mungkin orang kaya mau dirawat di RSUD, apalagi harus dirawat di kelas tiga. Jadi SKD untuk warga miskin,” pungkasnya.(rt)
0 Komentar