Jawa Barat disebut sebagai wilayah terbanyak masyarakat miskin dan berada pada posisi kedua di
Indonesia setelah Papua. Hal itu dikatakan Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat,
Agung Suryamal saat membuka Musyawarah Kota ke-IV tahun 2016 Kadin Kota Depok di Kinasih Resort, Tapos, Depok, Senin (5/9).
"Berdasarkan data BPS, penduduk di wilayah Jabar terbanyak termiskin kedua setelah Papun. Ini perlu kita luruskan dan kita harus bangkit, karena kita pengusaha sebagai bagian dari masyarakat Jabar,"jelas Agung.
Menurutnya, pengusaha harus tanggap karena memiliki dana, produktifitas dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi pengusaha harus mendorong bagaimana pertumbuhan ekonomi, penataan dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
"Indonesia memiliki modal luar biasa berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. Apalagi semua perguruan tinggi terkemuka ada di Jabar. Ini salah satu potensi yang harus digerakkan. Baik sektor ekonomi, industri, perdagangan dan pariwisata. Kita harus bergerak dan bergandengan tangan," kata Agung
Penuntasan kemiskinan, lanjut Agung, tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah saja. Tetapi semua komponen bangsa harus bisa bergerak, apalagi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
"Kita ngga bisa duduk saja, harus tanggap dan peka terhadap permasalahan yang ada. terutama Kadin demi kesehjateraan masyarakat. Pengusaha harus berbuat jangan hanya mengeluh,"ungkapnya.
Agung berharap dalam Muskot Kadin Kota Depok bisa terbentuk kepengurusan elbih berkualitas dan
lebih baik, karena dari sisi geografis Kota Depok sangat strategis dekat dengan ibukota, dan
penduduknya heterogen. Jadi harus dibentuk pengurus Kadin yang berkualitas,"tegasnya.
Ia menjelaskan, dengan adanya pengurus baru diharapkan ada perbaikan dalam kinerja Kadin di Kota Depok. Muskot ini merupakan ajang pembentukan pengurus Kadin yang akan datang, namun ada aturan dan mekanisme yang harus dijalankan.
"Pengurus yang baru harus bisa berkomunikasi dan bersinergi. Salah satu optimalisasi kinerja Kadin. Posisi Kadin itu sebagai mitra pemerintah. Kalau ada permasalahan di wilayah terkait ekonomi, maka Kadin yang bisa menjadi alat komunikasi atau menjadi partner komunikasi dengan pemerintah."Kadin jangan diam, dan hanya cari-cari proyek. Kadin harus menjadi produk bagi pemerintah dan masyarakat,"pungkasnya.(ndi)
0 Komentar