Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Barat, Brigjen Ahmad Jaenaudin akhirnya mengukuhkan pengurus KONI Kota Depok periode 2017-2020 di aula Teratai Balaikota Depok, Jum,at (9/06/2017).
Sebelumnya musyawarah pemilihan pengurus KONI kota Depok sempat bermasalah dan mengalami konflik selama enam bulan. Bahkan konflik tersebut sudah masuk ke ranah hukum dan di proses di Pengadilan Negeri Depok.
"Pelantikan pengurus Koni ini sudah hasil musyawarah, dan pengurus Koni ini legal tidak ada lagi yang lain,"tegas Ahmad Jaenudin usai acara pengukuhan.
Menurutnya, dalam dunia olahraga tidak mengenal konflik, program sudah menunggu dan para atlit harus segera dilatih untuk mengikuti kegiatan Porda tahun 2018.
"Porda akan diawali dengan babak verifikasi jangan sampai ketinggalan dengan daerah lain. Ini yang penting. Kalau masalah proses hukum silahkan saja, diarena hukum juga dilakukan musyawarah,"katanya.
Sementara itu, Walikota Depok Mohammad Idris meminta kepada pengurus Koni yang baru dilantik agar bisa menyesuaikan program kerjanya dengan visi misi pemkot Depok. Dalam bidang keolahragaan kita ingin unggul dengan merekrut warga yang berpotensial. Selanjutnya atlit yang sudah ada harus dirawat dan jangan dibiarkan.
" Mereka harus dibina dan dilirik sejak awal, ajukan ke pemerintah apa yang bisa kita berikan buat mereka, termasuk wasit dan pelatih,"ujar Idris.
Walikota juga berpesan agar pengurus meninggalkan konflik yang pernah terjadi, dan jadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka merajut kebersamaan memajukan olahraga di Kota Depok."Kalau sudah ada SK ini akan dilakukan proses hibah untuk anggaran Koni, bahkan kegiatan bisa disanding dengan kegiatan dinas olahraga,"ungkapnya.
Ketua Koni Kota Depok terpilih Amri Yusra mengatakan komposisi pengurus Koni Depok disusun dengan melibatkan berbagai pihak, diantaranya akademisi, profesional, insan olahraga sebagai perwakilan Pengcab, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kami sebagai formatur menyusun secara bersama, kalau pun terjadi perbedaan itu hal biasa,"jelas Amri sumringah.
Meskipun dalam Musorkot kemarin ada yang tidak mendukungnya, kata Amri, namun ada beberapa diantara mereka masuk dalam kepengurusan Koni Kota Depok. Ini merupakan sebagai langkah maju bahwa kita mengesampingkan perbedaan."Ada PR besar bersama yaitu persiapan babak kualifikasi Porda. Ini sangat serius karena kita mengemban amanat APBD, dan harus dipertanggung jawabkan,"tandasnya.
Dengan terjadinya keterlambatan ini, lanjut Amri, berdampak pada tertahannya uang pembinaan atlit."Sejak Januari uang pembinaan tertahan, termasuk listrik di kantor Koni sempat disegel. Beruntung kita dipinjamkan uang tapi besarnya tebak sendirilah. Mudah-mudahan proses pencairan anggaran bisa lebih cepat," harap Amri.(ndi)
0 Komentar