Balaikota, Depok Terkini
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menargetkan akan menyelesaikan sertifikasi seluruh aset milik daerah. Ditargetkan sekitar 93 bidang yang akan diselesaikan pada tahun 2019 ini.

“Aset kita banyak, sekitar 270 bidang yang belum bersertifikat. Dulu pada saat penyerahan dari Kabupaten Bogor tidak ada sertifikatnya. Baru puluhan yang terselesaikan. Kita targetkan tahun ini akan menyelesaikan sertifikat untuk 93 bidang lagi,” tutur Wali Kota Depok, Mohammad Idris usai memimpin apel pagi di Lapangan Balai Kota Depok, Senin (14/10).

Menurut Idris, aset yang akan diselesaikan di tahun ini terdiri dari berbagai bidang. Di antaranya, gedung sekolah, gedung pemerintah, dan pasar.

“Kalau untuk gedung Puskesmas sudah terselesaikan di tahun 2017. Sementara yang belum terselesaikan itu sebagian besar adalah sekolah, kantor kelurahan, dan pasar,” ungkapnya.

Dikatakan Idris, untuk menyelesaikan sertifikasi seluruh aset tersebut, pihaknya akan terus menjalin kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia. Termasuk tanah-tanah milik daerah.“Aset kalau sudah aman, pemerintah bisa melakukan apa saja untuk penggunaannya. Doakan semoga semua bisa selesai,” harap Idris.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN Kota Depok, Meiyadi L mengatakan, masih banyak aset Pemkot Depok yang belum tersertifikasi setelah penyerahan dari Kabupaten Bogor.

"Sejak berdirinya Pemerintah Kota Depok sudah ratusan kita terbitkan sertifikat. Sertifikasi bisa dilakukan atas dasar permohonan yang diserahkan dari Pemkot Depok. Prosesnya cepat yang penting tidak sengketa,"tandasnya.(ndi)

Balaikota, Depok Terkini
Pemerintah Kota Depok telah membentuk sebanyak 63 Kampung KB di tahun 2019 ini. Baihkan ditargetkan pada tahun 2020 telah terbentuk 126 Kampung KB di 11 Kecamatan.

Menurut Walikota Depok Mohammad Idris, Kampung KB adalah program strategis untuk mengimplementasikan kegiatan prioritas pembangunan seperti program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lainnya.

Idris meyakini, keberadaan Kampung KB dapat meningkatkan kualitas dan tujuan apa saja yang ingin diraih masyarakat di masa depan.
"Kita berharap secepatnya dapat mewujudkan tujuan dibentuknya Kampung KB. Yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait demi mewujudkan keluarga kecil berkualitas,” ujar Idris.

Namun demikian, persepsi masyarakat Depok menilai bahwa Kampung KB adalah tidak terlepas dari pembatasan jumlah anak dan anjuran penggunaan alat kontrasepsi bagi keluarga. Persepsi Kampung KB itu harus diluruskan, agar masyarakat memahami apa Kampung KB sebenarnya.

"Pengertian Kampung KB disini adalah terkait dengan ketahanan keluarga. Konsep perencanaan ini tidak hanya berkutat bagaimana mengatur anak, tetapi juga pada perencanaan mulai dari menikah dan cara menghadapi konflik keluarga," jelas Ketua TP PKK Kota Depok, Elly Farida saat ditemui di Balaikota Depok, Rabu (09/10).

Menurut dia, Pemerintah Kota Depok sangat mendukung program ketahanan keluarga, dengan membentuk sekolah pranikah,"Kita berikan pembekalan saat mereka menikah. Seluruh Kampung KB kita perkuat dengan program ini dengan bantuan dana dari Pemerintah pusat," tuturnya.

Keberadaan Kampung KB, kata Bunda Elly, tidak terlepas dari adanya RW ramah anak yang sudah terbentuk hingga mencapai ratusan di seluruh Kelurahan."RW ramah anak menjadi salah satu unsur keberadaan Kampung KB. RW ramah anak adalah pelopor berdirinya Kampung KB," jelas Bunda Elly.

Dengan adanya RW ramah anak, lanjutnya, kita jangan terjebak ketika membahas masalah ketahanan keluarga dengan hanya melibatkan anak-anak saja, namu tidak melibatkan para remaja."Ini juga harus dibenahi dan dilakukan penataan. Buatkan program sesuai dengan minat anak dan manfaatkan taman-taman kelurahan untuk menyalurkan aktifitas positif dari anak-anak. 30 taman kota yang tersebar di kelurahan bisa dimanfaatkan sebagai RTH dan ruang bermain anak," imbuhnya.

Bunda Elly meyakini jika masyarakat memahami apa yang ada dalam konsep Kampung
KB yaitu memanfaatkan semua hal yang ada itu sangat bagus."Pembentukan Kampung KB jangan hanya sekedar seremonial saja, tetapi harus ada follow up nya. Karena itu peran Lurah dan Camat sangat dibutuhkan, termasuk istri-istri dari Camat dan Lurah," harapnya.(ndi)

Balaikota, Depok Terkini
Pemerintah Kota Depok menggelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila secara sederhana di Halaman Balaikota Depok, Selasa (01/10/2019)

Bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Walikota Depok Mohammad Idris, dihadiri Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna, Kapolresta Depok, Ketua DPRD Kota Depok, Danramil Cimanggis, Mayor Inf Imam Purwanto mewakili Dandim 0508/Depok, dan Ketua Pengadilan Negeri Depok

Usai upacara, Walikota Depok Mohammad Idris mengatakan, Pancasila berdasarkan sejarah dibentuk sebagai media pemersatu bangsa. Ketika terjadi rongrongan baik dari dalam dan luar negeri, Pancasila tetap eksis.

"Pada intinya kita sebagai warga negara Indonesia harus lebih sadar dan bertekad untuk bisa mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Kalau tidak ada kesadaran untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka kesaktian Pancasila akan hilang,” tutur" kata Idris.

Dikatakan Idris, terdapat banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Salah satunya, melalui pendidikan bela negara.

“Terutama bagi generasi milenial tingkat kesadarannya masih kurang, sehingga perlu ditanamkan nilai kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berbagai kegiatan. Seperti, pendidikan bela negara atau upacara-upacara hari besar kenegaraan,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna berpesan, agar masyarakat terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, menurutnya, Pancasila sebagai pemersatu bangsa.

“Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah bagaimana kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan meningkatkan kepedulian, toleransi, serta menerima dan menghargai perbedaan yang ada di lingkungan kita,” tandasnya.(ndi)

Balaikota, Depok Terkini
Ratusan orang lanjut usia (lansia) mengikuti senam tera secara massal di Halaman Balaikota Depok, Minggu (22/09/2019). Senam massal dalam rangka memperingati Hari Tera Kota Depok ke-19. dihadiri Walikota Depok Mohammad Idris, Ketua TP PKK Kota Depok, Elly Farida, Ketua Formi Kota Depok, Sekertaris KONI, dan para Kepala OPD.

Menurut Walikota Depok Mohammad Idris, senam tera jika dibandingkan senam lainnya mungkin kurang populer karena kurang sosialisasi. Karena itu, Idris meminta para peserta senam tera untuk mengkampanyekannya.


"Ibu-ibu harus berkampanye, jangan Pilkada saja kampanye, kita juga harus kampanyekan senam tera," ajak Idris sebelum membuka kegiatan senam tera.

Lebih lanjut Idris mengatakan, sebenarnya senam tera sudah lama dikenal karena di Indonesia senam tera sudah berdiri sejak 12 November 1985.

"Senam tera adalah perpaduan antara olahraga dengan olah mental. Dengan senam tera menjadikan diri kita Sehat Tentram dan Indah (STI). Karena itu, harus terus di kampanyekan senam tera ini," pinta Idris.

Idris berharap seluruh warga Depok menjadi sehat sesuai dengan program unggulan Kota Depok yaitu Depok Kota Sehat.

Sementara itu, Ketua Senam Tera Kota Depok, Alwi Hamid menambahkan, saat ini jumlah terawati di Kota Depok sudah mencapai 900 orang dari 60 sasana."Dengan senam tera ini kita tingkatkan kesehatan masyarakat dan ketahanan Keluarga di Kota Depok," ucapnya.(ndi)

Balaikota, Depok Terkini
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan mengusulkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 03 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dalam revisi tersebut, akan dimasukkan larangan penggunaan rokok elektrik di Kota Depok.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Novarita mengatakan, pihaknya telah mengajukan revisi Perda KTR ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Depok. Ada beberapa perubahan aturan yang diajukan salah satunya penggunaan rokok elektrik.

“Sudah kami ajukan, baru satu kali pertemuan untuk perubahan Perda terkait aturan larangan penggunaan rokok elektrik,” tuturnya, belum lama ini.

Lebih lanjut, Novarita mengatakan, nantinya bagi yang menggunakan rokok elektrik harus mematuhi aturan yang berlaku. Tentu dengan merokok di kawasan yang telah ditetapkan.

“Ini kami lakukan karena rokok elektrik juga mengandung nikotin yang dapat mengganggu kesehatan perokok pasif,” tuturnya.

Novarita mengharapkan, revisi Perda yang diajukan dapat disetujui oleh DPRD Depok. Setelah disetujui dan disahkan, nantinya akan disosialisasikan ke masyarakat agar patuh terhadap aturan penggunaan rokok elektrik.

“Semoga aturan larangan penggunaan rokok elektrik dapat segera disahkan. Harapan kami, Depok dapat terbebas dari bahaya asap rokok termasuk dari rokok elektrik itu,” ucapnya.(ndi)

Balaikota, Depok Terkini
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Depok ramai-ramai mendonasikan buku bacaan guna meningkatkan minat baca anak-anak di Kota Depok.
Sedikitnya 1236 buku berhasil terkumpul, dan selanjutnya buku-buku tersebut akan didistribusikan untuk perpustakaan serta taman bacaan di Kota Depok.

“Donasi buku ini kita adakan karena antusiasme membaca yang cukup tinggi dari masyarakat, khususnya anak-anak di kegiatan Car Free Day. Sehingga perlu untuk ditambah buku-buku bacaan bagi anak-anak,” ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris usai memimpin apel pagi di Lapangan Balai Kota Depok, Senin (17/09/2019).

Idris menjelaskan, buku yang terkumpul terdiri dari buku cerita, dongeng, komik, dan lainnya yang ramah bagi anak.“Buku anak-anak yang kita anjurkan, karena mereka senang membaca dan bisa menjadi kebiasaan untuk terus membaca,” ujarnya.

Menurut Idris, buku yang terkumpul rencananya akan didonasikan ke sejumlah perpustakaan di Kota Depok. Selain itu, akan didonasikan juga ke Taman Baca Masyarakat (TBM).“Donasi buku ini sebagai upaya kita untuk meningkatkan budaya literasi di masyarakat. Ke depan kita juga berencana mengadakan survei untuk mengetahui tingkat minat baca di Kota Depok,” pungkasnya.(ndi)

Balaikota, Depok Terkini
Pemerintah Kota Depok meraih Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) Tanpa Catatan Tahun 2019 dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi. Penghargaan Wahana Tata Nugraha adalah penghargaan tertinggi dalam bidang perhubungan yang diberikan Kementerian kepada provinsi/kabupaten/kota yang berhasil dalam penyelenggaraan layanan perhubungan dengan baik. Penilaian WTN dilaksanakan dua tahun sekali melibatkan akademisi dan pengamat transportasi.

Walikota Depok Mohammad Idris mengatakan, piala WTN menjadi satu kebanggan bersama karena Pemkot Depok bersama pemangku kepentingan terkait, berhasil mengatasi permasalahan lalu lintas dan transportasi. Selain itu, penghargaan ini menjadi hasil dari upaya dan kebijakan yang dilakukan pemerintah.

“Piala WTN menjadi penyemangat bersama demi meningkatkan kualitas transportasi dan penataan lalu lintas di Depok,” kata Idris usai menerima Piala WTN di Jakarta Convention Center, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Minggu (15/09).


Ke depan, lanjut Idris, pihaknya akan terus melanjutkan kolaborasi dan koordinasi bersama Polresta Depok sebagai pelaksana ketertiban lalu lintas di jalan. Tak lupa, kata Idris, pemerintah juga mengajak keterlibatan perguruan tinggi, pakar-pakar transportasi yang ada di Depok maupun nasional. Dengan kolaborasi tersebut, sambungnya, bakal menjadi rujukan Pemkot dalam penentuan
kebijakan transportasi di Depok.

“Kita akan terus bekerja sama dan bersinergi dengan semua pihak, sehingga menghasilkan kebijakan transportasi yang nyaman bagi warga Depok,” jelasnya.

Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna menambahkan, penghargaan WTN ini dinilai oleh sejumlah dewan juri yang berkompeten. Antara lain Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penghargaan WTN diberikan berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan dengan objek penilaian melalui lima bidang. Yaitu Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan Umum, Bidang Sarana Transportasi Darat, Bidang Prasarana Transportasi Darat, Bidang Umum."Doakan, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan masalah kelalulintasan mulai dari transportasi dan terkait dengan shelter serta terminal," harapnya.(ndi)

Balaikota, Depok Terkini
Dalam upaya mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 03 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Wali Kota Depok Mohammad Idris mengukuhkan Tim Pembinaan dan Pengawasan KTR di Aula Lantai 10, Gedung Dibaleka II, Balaikota Depok, Jumat (13/09/2019).

“Tim ini bisa membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengawasi beberapa tempat yang masuk dalam KTR,” ujar Idris.
Menurutnya, dalam mengimplementasikan pembinaan dan pengawasan KTR perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Dengan begitu, penerapannya dapat maksimal dan dilakukan dengan baik.

Adapun unsur pembinaan dan pengawasan KTR Kota Depok antara lain Sekretaris Daerah Kota Depok sebagai Tim Pembina. Kemudian, Dinas Kesehatan (Dinkes), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub) dan beberapa perangkat daerah terkait di Depok. Selain itu juga Kantor Kementerian Agama Kota Depok, No Tobacco Comunity (NoTC), serta unsur media.

Selanjutnya, untuk kawasan yang dinyatakan sebagai KTR antara lain kawasan tempat kerja, kawasan tempat umum, dan kawasan sarana kesehatan. Lalu kawasan tempat belajar mengajar, kawasan tempat bermain, kawasan tempat ibadah, dan kawasan angkutan umum.

Di tempat yang sama, Kepala Dinkes Kota Depok Novarita menuturkan, untuk memaksimalkan pengawasan KTR, pihaknya akan terus bersinergi dengan perangkat daerah. Tak hanya mengawasi, Dinkes juga akan mengingatkan para perokok untuk mematuhi aturan yang berlaku.

“Kami sebagai koordinator wilayah I yang mengawasi tempat kerja akan terus melakukan sosialisasi, pengawasan KTR,” tandasnya.(ndi)

Balaikota, Depok Terkini
Walikota Depok Mohammad Idris melantik dan mengambil sumpah jabatan 118 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Depok, Kamis (12/09/2019).

Pelantikan ASN merupakan langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam menyeimbangkan roda organisasi sekaligus mengisi kekosongan jabatan.

“Ratusan ASN yang dilantik itu berasal dari eselon IIIa, IVa, dan IVb. Utamanya kita coba isi kekosongan jabatan kepala seksi (kasi) di kelurahan. Alhamdulillah tinggal 15 lagi jabatan yang kosong di 15 kelurahan,” ujar Idris.


Lebih lanjut, Idris mengatakan, ada empat jabatan yang dimutasi, dirotasi, dan perpindahan tugas. Yaitu lurah sebanyak 12 orang, Kepala Bidang (Kabid) di Perangkat Daerah (PD) sebanyak 11 orang, dan Sekretaris Camat (Sekcam) sebanyak 3 orang.

“Sisanya jabatan Kepala Seksi (Kasi), Sekretaris Kelurahan (Sekel), dan Kepala Sub Bagian (Kasubbag),” tuturnya.

Adapun mengenai sisanya, lanjut Idris, dirinya akan memantau para ASN yang mendapatkan pelatihan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Termasuk, sambungnya, akan mempertimbangkan aspek pangkat dan golongan ASN, minimal yang bisa diajukan eselon IIIa.

Idris menambahkan, pihaknya masih akan melakukan pelantikan kembali di tahun ini. Terutama untuk mengisi jabatan yang ditinggal karena pensiun.

“Ya, nanti pasti akan kita lakukan mutasi atau promosi tahun ini. Karena kalau sudah menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), kita tidak bisa melakukan mutasi lagi,” tutupnya.(ndi)

Balaikota, Depok Terkini
Memperingati Tahun Baru Islam 1441 H, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyantuni sebanyak 1.441 anak yatim dari 11 Kecamatan di Kota Depok.
Pemberian santunan ini merupakan kerja sama antara Pemkot Depok dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

“Jumlah anak yatim yang kita beri santunan disesuaikan dengan jumlah tahun hijriah yang sekarang,” tutur Wali Kota Depok, Mohammad Idris usai menyerahkan santunan anak yatim di Lapangan Balai Kota Depok, Kamis (12/09/2019).

Dikatakan Idris, anak yatim yang diberikan santunan berasal dari 11 kecamatan. Serta beberapa beberapa panti asuhan di Kota Depok.

“Sementara untuk santunan yang kita beri berupa uang tunai dan perlengkapan sekolah,” ujarnya.

Dirinya berharap, dengan berbagi bersama anak yatim dapat menciptakan suasana yang penuh kedamaian di Kota Depok. Terutama dalam kehidupan bermasyarakat.“Mudah-mudahan dengan kita berbagi kepada anak yatim bisa menciptakan suasana surgawi di Kota Depok yang penuh dengan kedamaian,” harap Idris.(ndi)

Balaikota, Depok Terkini
Ratusan santri dari 28 Pondok Pesantren di Kota Depok ikut andil dan berlaga dalam ajang Pekan Olahraga Seni Pondok Pesantren Daerah (Pospeda) Tingkat Kota Depok tahun 2019.
Pospeda yang berlangsung selama tiga hari dibuka langsung oleh Walikota Depok Mohammad Idris di lapangan Balaikota Depok, Rabu (11/09).

"Pospeda ini menjadi sarana untuk berkreasi dan menggali potensi para santri, khususnya dalam bidang olahraga dan seni. Karena itu, manfaatkan event ini untuk mengekpresikan kemampuan dan bakat olahraga dan seni," kata Mohammad Idris dihadapan ratusan santri.

Idris berharap ajang Pospeda ini dapat mempererat persaudaraan antar para santri di Kota Depok.

"Kegiatan ini juga untuk mencari atlit yang akan menjadi duta pada ajang Popwil tingkat Provinsi Jawa Barat," pungkasnya.


Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok, Asnawi mengatakan, Pospeda menjadi wadah untuk menumbuhkembangkan kegiatan olahraga dan seni, sehingga potensi menjadi berkembang,"Santri yang menang, nantinya akan dilanjutkan mengikuti Pospeda tingkat Jabar. Selamat bertanding, jadilah juara dengan jujur," ujar Asnawi memberikan semangat.

Ditempat yang sama, Ketua Panitia Pospeda Kota Depok yang juga Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok, Wijayanto menambahkan, Pospeda diikuti para atlit dengan usia maksimal santri 14 tahun. Ada lima cabang olahraga yang dipertandingkan, yaitu basket, bulutangkis, futsal dan Pencak Silat.

"Santri yang berprestasi akan diikutsertakan dalam ajang Pospeda tingkat Jabar," ucapnya.(ndi)

Balaikota, Depok Terkini
Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan dan peran Pramuka, Pemerintah Kota Depok menganggarkan dana hibah untuk kegiatan Pramuka tahun 2019 sebesar Rp. 1,2 miliar.

Hal itu ditegaskan Walikota Depok Mohammad Idris selaku Ketua Majelis Pembimbing (Mabicab) Pramuka Kota Depok, usai membuka Puncak Peringatan Hari Pramuka ke-58 tahun 2019 Kwarcab Pramuka Kota Depok, di Balaikota Depok, Sabtu (06/09/2019).

"Ini sebagai bentuk apresiasi dan dukungan dari Pemkot kepada Pramuka.Diharapkan, tahun depan nilainya meningkat menjadi Rp 1,6 miliar," kata Idris didampingi Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna.

Selain itu, lanjut Idris, kami juga anggarkan Rp 5 miliar untuk pembangunan Gedung Pramuka yang berlokasi di pusat perkantoran Grand Depok City (GDC)." Targetnya akhir tahun ini pembangunan gedung Pramuka selesai,” ungkapnya.

Dirinya berharap, upaya yang telah dilakukan Pemkot Depok dapat menjadi pemicu dan pemacu gerakan Pramuka untuk terus berkarya dan melahirkan prestasi.

“Mudah-mudahan Kakak-kakak Pramuka menjadi lebih semangat dan terpacu untuk menorehkan berbagai prestasi. Karena tidak bisa dimungkiri, kejuaraan yang diikuti Pramuka di Kota Depok, sangat diperhitungkan di tingkat provinsi,” tandasnya.

Menurut Idris gerakan Pramuka menjadi sarana untuk mendidik generasi muda. Pramuka juga efektif menjadi sarana pemersatu bangsa dalam kebhinnekaan.

“Kegiatan Pramuka orientasinya mengacu pada pembinaan kepemimpinan. Untuk itu, tidak ada alasan tidak mendukung Pramuka. Gerakan Pramuka bisa menjadi sarana pemersatu bangsa,” tutupnya.(ndi)

Balaikota, Depok Terkini
Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disrumkim) Kota Depok mulai melakukan renovasi total dua Kantor Kecamatan, yaitu kecamatan Sawangan dan Sukmajaya. Renovasi gedung pemerintah tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2019.

Kepala Bidang Tata bangunan (Disrumkim) Kota Depok, Suwandi mengatakan, lokasi pembangunan tetap berada di gedung kecamatan yang lama. Rencananya, gedung yang lama akan dibongkar dan dibangun baru.

“Sekarang sudah mulai pengerjaannya. Kita targetkan selesai akhir Desember,” tutur Suwandi, Rabu (04/09/2019).

Ia menjelaskan, untuk Kantor Kecamatan Sawangan akan dibangun dua lantai dengan luas bangunan 1.158,17 meter persegi, dan tiga lantai untuk Kecamatan Sukmajaya dengan luas bangunan 1.493,8 meter persegi.

Suwandi menambahkan, pembangunan kedua gedung tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok. Dengan total anggaran masing-masing sekitar Rp 6 miliar.
“Kita berharap proses pembangunannya berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sehingga bisa segera difungsikan,” tandasnya.(wan)

Balaikota, Depok Terkini
Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Depok, Elly Farida, kembali meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kali ini penghargaan yang diraih berupa Pelaksana Terbaik II Kesatuan Gerak(Kesrak) PKK-KKBPK-Kesehatan Tingkat Provinsi Jabar. Penghargaan tersebut diberikan atas upaya TP PKK Kota Depok dalam melaksanakan Kesrak PKK-KKBPK-Kesehatan.

“Alhamdulillah, penghargaan ini berkat terjalinnya sinergisitas seluruh unsur yang ada di dalamnya. Mulai dari PKK tingkat kota, kecamatan, kelurahan, hingga Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pelaksanaan Kesrak PKK,” tutur Elly Farida, usai menerima piagam penghargaan dari Pemkot Depok di Lapangan Balai Kota Depok, Senin (02/09/2019).

Menurutnya, terdapat tiga hal yang menjadi fokus dalam Kesrak PKK-KKBPK-Kesehatan. Antara lain pembangunan Kampung Keluarga Berencana (KB), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) berbasis rumah tangga, serta Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS).

“Misalnya, pembangunan Kampung KB saat ini sudah terbentuk di 63 kelurahan dan akan terus ditingkatkan. Kampung KB ini sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kota Depok,” terangnya.

Ia berharap, dengan peghargaan tersebut dapat memotivasi TP PKK Kota Depok untuk terus mendukung Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam mengimplementasikan berbagai program yang ada. Terutama, program Family Resilience City (Kota Ketahanan Keluarga).

“Kita dukung terus berbagai program Pemkot Depok dengan melakukan kebaikan-kebaikan di masyarakat, serta melayani sepenuh hati,” tandasnya.(ndi)

Balaikota, Depok Terkini
Pemerintah Kota Depok terus mengupayakan pemenuhan hak-hak warga lanjut usia (lansia) di Kota Depok. Karena itu, diperlukan sinergitas dengan seluruh Perangkat Daerah (PD) serta berbagai komunitas lansia.

Kepala Dinsos Kota Depok, Usman Haliyana mengatakan, sinergi terus dilakukan untuk pengoptimalan kegiatan yang berkaitan dengan lansia. Terlebih, penyelenggaraan Kota Ramah Lansia telah tertuang dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 83 Tahun 2018.

“Sinergi ini agar ke depan penyelenggaraan Kota Ramah Lansia lebih optimal. Sinergi kita gelar selama 3 hari, hari pertama dengan para organisasi lansia, hari kedua dengan Pokja Lansia dan perwakilan PD baik dinas maupun kecamatan,” ujar Usman dalam laporannya pada acara Sinergi Kota Ramah Lansia di Aula Teratai, Senin (26/08).

Dirinya menjelaskan, dalam sinergi ini pula akan dilakukan sosialisasi Perwa Ramah Lansia. Sehingga para lansia mengetahui pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan lansia.

“Jadi, lansia itu memiliki hak dan kewajiban. Pemerintah kini mulai berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan lansia, baik dari sisi pelayanan dan juga fasilitas,” jelasnya.

Sementara itu, Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, program ramah lansia sangat terkait dengan seluruh dinas melalui leading sektornya yaitu Dinas Sosial." Karena kita, supaya terbiasa berlatih dengan kerja koordinatif dibuatlah peraturan Walikota. Namun Itu sementara, sambil menunggu Peraturan Daerah (Perda). Perwa ini merupakan cikal bakal untuk membuat Perda tentang Kota Ramah Lansia," tandas Idris.(ndi)

Balaikota, Depok Terkini
Program Sekolah Pranikah dan Ayah Bunda yang digagas Tim PKK Kota Depok menjadi salah satu program unggulan PKK dalam lomba 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesehjateraan Keluarga (PKK) tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar) tahun 2019. Dalam lomba ini, Kota Depok diwakiliki Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, yang telah lolos seleksi tingkata Kecamatan dan Kota.

“Inovasi yang kita lakukan adalah sekolah pranikah yang sudah berjalan dua tahun. Selain itu, sekolah ayah bunda yang rencananya dimulai bulan September,” kata Walikota Depok Mohammad Idris usai menerima menerima Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Lomba Pelaksanaan Program Pokok PKK di Balai Kota Depok, Senin (26/08).

Idris berharap, dengan berbagai persiapan dan inovasi tidak hanya mampu mengantarkan Kota Depok meraih juara pada ajang tersebut. Namun, ikut mendorong pelaksanaan program pokok PKK di setiap kelurahan, sehingga bisa bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat.

Dijelaskan Idris, ada beberapa penilaian pada lomba ini.  Antara lain dari ketertiban administrasi, pembinaan lingkungan hidup, tata laksana keluarga, dan pengolahan makanan.“Mudah-mudahan kita bisa juara di tahun ini,” harap Walikota didampingi Ketua Tim PKK Kota Depok, Bunda Elly Farida.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai Monitoring dan Evaluasi (Monev) 10 Program Pokok PKK Provinsi Jawa Barat (Jabar), Euis Soetrisno mengatakan, kegiatan monev penting dilakukan untuk melihat realisasi program kerja kader PKK di tahun 2019. Pihaknya juga akan memastikan, apakah program yang sudah dibuat, sesuai dengan kegiatan di lapangan.

“Kegiatan ini sangat perlu dilakukan untuk melihat realisasi program kerja tahun 2019. Kami juga akan mengkaji hasil yang telah dicapai berdasarkan rencana program kerja yang sudah disosialisasikan sebelumnya,” ujar Euis.

Dirinya juga menyambut baik terkait lokasi penilaian yang setiap tahunnya berubah di Kota Depok. Menurutnya, hal tersebut menggambarkan adanya perluasan jangkauan pembinaan yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.“Ini akan berdampak positif pada kualitas pemerataan program di tingkat wilayah,” tandasnya.(ndi)

Balaikota, Depok Terkini
Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) menggelar program isbath nikah bagi warga kurang mampu di aula Balaikota Depok, Jum'at (23/08).
Program isbath nikah ini diikuti 21 pasangan dari 11 kecamatan di Kota Depok.

Menurut Kepala Disdukcapil Kota Depok, Misbahul Munir. Isbat nikah bertujuan membantu warga yang perkawinannya sudah sah menurut agama tetapi belum tercatat dalam administrasi negara.

"Peserta isbath nikah akan memperoleh buku nikah, KK, dan akte kelahiran secara gratis. Isbath nikah seluruhnya dibiayai dari APBD Depok," ujar Munir.

Sedangkan persyaratan isbath nikah, kata Munir diantaranya warga Depok khususnya warga kurang mampu dan merupakan perkawinan yang pertama."Masih banyak warga Depok yang belum memiliki buku nikah dengan berbagai alasan. Mereka juga tidak mendaftarkan ke Pemkot," ungkapnya.

Walikota Depok Mohammad Idris usai membuka acara tersebut mengatakan, Isbath nikah ini merupakan pengakuan terhadap pernikahan yang dilakukan secara agama, tapi belum memiliki akte nikah dari negara.

"Buku nikah sangat penting bagi mereka dan anak-anaknya. Berdasarkan laporan secara lisan dari para Lurah masih banyak warga yang belum memiliki akte nikah. Karena itu kita siapkan program ini diperuntukkan warga kurang mampu dan belum memiliki buku nikah," tuturnya.

Menurut Idris, program ini bukan sekedar pengakuan pernikahan saja, tetapi merupakan bagian dari perlindungan terhadap anak dan masa depannya."Anak-anak juga harus tercatat sehingga diakui negara. Karena itu, Pemkot mengadakan program ini termasuk Tree In One, yaitu peserta akan mendapat buku nikah, KK, dan akte kelahiran. Saya tambahkan juga mendapat Kartu Identitas Anak (KIA),"ucap Idris.(ndi)

Balaikota, Depok Terkini
Wali Kota Depok, Mohammad Idris menjadi Inspektur Upacara (Irup) Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 di Lapangan Balaikota Depok, Sabtu (17/08).

Dalam kesempatam itu, Idris berpesan agar seluruh elemen dapat melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan dimensi yang berbeda, yaitu meningkatkan kapasitas diri untuk membangun negeri.

“Perjuangan kita kali ini bukan melawan penjajah. Namun, pada dimensi yang berbeda untuk mengasah  potensi dan kompetensi dalam membangun negeri,” ujarnya.

Menurut Idris, tema kali ini yakni, Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul, Indonesia Maju sama dengan visi dan misi prioritas Kota Depok, unggul, nyaman dan religius.

“Pengembangan SDM kita sejalan dengan konsep ketahan keluarga. Yang artinya pembentukan karakter awal memang dari keluarga. Materi, rohani, serta aspek sosial bermuara pada keluarga,” jelasnya.

Dikatakannya, untuk menciptakan SDM unggul Pemerintah Kota Depok juga menggulirkan program bantuan kepada siswa dan guru baik swasta dan negeri. Program tersebut berjenjang mulai dari tingkatan paling rendah seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Pemkot juga telah membangun dan memugar sekolah. Misalnya,  40 SD negeri sudah memiliki Ruang Kelas Baru (RKB), 3 SMP negeri kini mempunyai RKB. Kemudian ada pula pembangunan 1 gedung SMP negeri, 19 rehabilitasi SD negeri hingga 4 rehabilitasi SMP negeri serta pembangunan Gedung PGRI,” katanya.

Dirinya menambahkan, momentum ini dijadikan pemacu untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Mengingat belum sepadannya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimiliki untuk melayani 2,3 juta penduduk di Kota Depok.

“Kita patut berbangga, bahwa dalam peringatan HUT RI ke-74 banyak warga Depok yang mendapatkan apresiasi tingkat internasional dan nasional,” ucapnya.(ndi)

Balaikota, Depok Terkini
Pramuka Kota Depok terpilih sebagai Pasukan Pengawal (Paswal) Panji Pramuka pada peringatan Hari Pramuka ke-58, tanggal 14 Agustus 2019 di Bumi Perkemahan, Cibubur, Jakarta. Rencananya, Paswal tersebut terdiri dari 50 orang tingkat Pandega.

“Lewat seleksi yang sangat ketat, sehingga dipercaya jadi Paswal Panji Pramuka pada Hari Pramuka yang rencananya dipimpin langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo. Hal ini menunjukkan potensi yang dimiliki oleh Pramuka kita, yang perlu terus ditingkatkan ke depan,” ujar Wali kota Depok, Mohammad Idris usai melepas Paswal Panji Pramuka di Lapangan Balai Kota Depok, Senin (12/08/2019).

Dikatakannya, guna mengembangkan potensi Pramuka di Kota Depok, pihaknya berencana membangun Gedung Pramuka di tahun ini. Lokasi yang akan dibangun berada di sekitar area Grand Depok City (GDC), Kelurahan Kalimulya, Cilodong.

“Mudah-mudahan pembangunanya berjalan lancar, sehingga bisa selesai di tahun ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kota Depok, Nina Suzana menuturkan, para Paswal seluruhnya berasal dari tingkat Pandega. Mereka yang terpilih akan mengikuti masa karantina selama dua hari yaitu tanggal 12-13 Agustus.

“Biasanya kita hanya sebagai peserta upacara. Tetapi, kali ini kita juga sebagai Paswal. Tentunya ini menjadi kebanggaan, karena dari 400 kuartir di Indonesia, kita yang terpilih,” tutupnya.(ndi)

Balaikota, Depok Terkini
Para atlit pelajar yang berhasil meraih medali di ajang Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (Popwilda) Tingkat I Provinsi Jawa Barat tahun 2019 mendapat penghargaan dari Walikota Depok, Mohammad Idris.

”Penghargaan ini sebagai bentuk perhatian kita kepada para atlet atas prestasi mereka, karena prestasi yang diraih merupakan hasil kerja kerja dari para atlet,” tutur Idris, usai memimpin apel pagi di Lapangan Balai Kota Depok, Senin (12/08/2019).

Dikatakan, para atlet berprestasi masing-masing mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan. Atlet peraih medali emas kategori perorangan mendapat Rp 1.000.000, perak Rp 750.000, perunggu Rp 500.000. Sementara kategori beregu, peraih medali emas Rp 2.500.000, perak Rp 2.000.000, dan perunggu Rp 1.500.000.

“Ini merupakan sebuah pertanda potensi Kota Depok dengan masyarakat yang unggul. Berbekal kerja keras dan usaha dari para atlet dan pelatih, sehingga prestasi kita di  Popwilda tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Khususnya untuk cabor beregu seperti voli, basket, sepak bola, dan tenis,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok, Wijayanto menyebutkan, pada Popwilda 2019 Kota Depok menempati peringkat kelima dari tujuh kabupaten/kota. Dengan raihan medali sebanyak 4  emas, 4 perak, dan 13 perunggu dari delapan cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan.

Lebih lanjut, Wijayanto menambahkan, Popwilda tahun 2019 telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni-01 Juli di Kota Bandung. Di mana, Kota Depok tergabung dalam wilayah I dengan peserta dari tujuh kabupaten/kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi.

“Para peserta peraih medali emas dan perak berhak mengikuti POPDA Jawa Barat yang akan dilaksanakan tahun depan,” tandasnya.(ndi)