Pagu Anggaran Satpol PP Tahun 2019 Rp.17,9 Milyar

Forum OPD Dinas Satpol PP di gedung Sekarpeni

Pancoran Mas, Depok Terkini

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Yayan Arianto mengatakan, dalam rencana kerja tahun 2019, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok memprioritaskan enam program kerja.

Diantaranya pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, kualitas sumber daya aparatur, sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta peningkatan kualitas perencanaan.

"Program-program tersebut akan di implementasikan dalam 40 kegiatan dengan pagu indikatif Satpol PP tahun 2019 sebesar RP. 17, 9 milyar,"ujar Yayan dalam sambutannya pada acara Renja Forum OPD Dinas Satpol PP di gedung Sekarpeni, Pancoran Mas, Depok, Jum'at (03/03/2018)

Karena itu, kata Yayan, dibutuhkan kerjasama dan perhatian semua pihak guna terlaksananya program tersebut." Mudah-mudahan program ini dapat mendukung program unggulan kota Depok," harap Yayan.

Sementara itu, Walikota Depok Mohammad Idris yang diwakili asisten ekonomi  dan Pembangunan, Sri Utomo berharap program yang dicanangkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dari berbagai gangguan khususnya dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan dengan megoptimalkan potensi masyarakat yang berbasis sadar hukum.

Dalam konteks meningkatkan kenyamanan masyarakat, sambung Sri Utomo,  khususnya dalam lingkup keamanan dan ketertiban. Satpol PP harus bisa membangun hubungan koordinatif, persuasif dan komunikatif baik antar isntasi terkait, lembaga dan utamanya masyarakat.

Sri Utomo juga meminta Satpol PP dapat melaksanakan beberapa hal, yaitu melaksanakan penegakan perda berbasis keadilan. Penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum berbasis komunikasi aktif kepada masyarakat, serta perlindungan masyarakat berbasis kenyamanan dan persamaan hak masyarakat.

"Dengan forum ini saya berharap dapat merumuskan hal hal penting yang konstruktif dan dapat mewujudkan sinergitas program pembangunan antara pemerintah kota dengan kecamatan dan kelurahan serta pemprov Jabar dan Pemerintah pusat," tandas Sri Utomo.(ndi)