Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar rapat paripurna masa sidang kedua tahun sidang 2014-2015. Paripurna digelar dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Depok tahun 2014 dan penyampaian empat Raperda Kota Depok.
Dalam paripurna itu, disampaikan beberapa hal terkait kinerja Pemerintah Kota Depok yang hingga kini belum tercapai seperti pembangunan puskesmas 24 jam dan SMA negeri di setiap kecamatan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengatakan berbicara target harus dipenuhi. Dirinya meyakini bahwa eksekutif telah bekerja maksimal terlepas dari target yang belum terpenuhi, pihaknya akan memberikan jawaban pada pandangan fraksi-fraksi.
“Bagi kami, ketika target tidak tercapai ini suatu kegagalan. Pasalnya, RPJMD itu sudah jauh-jauh hari disusun. Idealnya memang harus dicapai, resminya nanti pada tanggapan fraksi-fraksi,” ujar Hendrik kepada wartawan, Rabu (1/4).
Tak hanya itu, ia juga menyoroti APBD Depok yang kini mencapai Rp 2,2 triliun agar ke depan dapat dimaksimalkan. Depok dengan pertumbuhannya saat ini dinilai potensial untuk meningkatkan APBD.
“Potensi untuk meningkatkan APBD sangat luar biasa dari berbagai sektor. Seperti diungkapkan dari sektor PBB dan retribusi parkir dan lainnya saja itu diakui belum maksimal. Ke depan harus diinventarisir lagi, sehingga PAD dari dua sector itu dapat ditingkatkan,” jelasnya.
Tidak hadirnya Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il dalam paripurna tersebut juga mendapat sorotan dari dirinya dan beberapa orang Anggota DPRD. “Idealnya beliau memang harus hadir, namun diwakili oleh walikota juga tidak salah karena wakil walikota bagian dari itu.Namun kami berharap pada paripurna selanjutnya beliau dapat hadir,” ungkapnya.
Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Shomad mengakui beberapa kinerja yang masuk dalam RPJMD memang belum dapat terselesaikan. Ia juga tidak membantah jika ada beberapa sektor sumber PAD yang hingga kini belum dapat dimaksimalkan.
“Seperti halnya di sektor PBB, pajak reklame, retribusi parkir dan pajak air bawah tanah belum terpenuhi. Ke depan, kami bertekad untuk memaksimalkan kinerja agar apa yang ditargetkan dapat tercapai,” tanggapnya.
Rapat paripurna yang digelar kurang dari satu jam itu dihadiri pula oleh kepala OPD, Muspida dan stake holder lainnya.(rt)
