Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok boleh bernafas lega. Pasalnya, Pemerintah Kota Depok telah mencairkan anggaran pilkada tahap awal sebesar Rp 37 milyar lebih dari total keseluruhan Rp 49 milyar.
"Alhamdulillah, dana pilkada sudah cair dari kemarin. Saat ini kami tengah siapkan pemberkasannya untuk dicairkan," ujar Nana Shobarna, Kepala Divisi Logistik Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga KPU Kota Depok, Selasa (26/5).
Ia menambahkan, bahwa saat ini pihak sekretariat tengah melakukan finishing dan pemberkasan untuk permohonan pencairan dana tersebut. Pasalnya, pencairan dana pilkada itu harus sesuai dengan yang diajukan.
"Memang pencairannya tidak sekaligus, tapi sesuai dengan yang kami ajukan. Kami tentunya bersyukur atas pencairan dana pilkada ini, karena tahapan dan proses sudah kami mulai," paparnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa pencairan dana pilkada tersebut diperuntukan membayar hutang atas kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPU. "Iya memang benar untuk membayar hutang, namun besarnya kami tidak tahu itu ranah sekretariat," jelasnya.
Tak hanya itu, dirinya juga berharap agar kekurangan dana pilkada yang mencapai Rp 11 milyar lebih dapat dicairkan pada anggaran perubahan nanti. "Ya mudah-mudahan saja bisa cair lagi nanti di ABT,"harapnya.
Keterlambatan pencairan dana pilkada sebelumnya diungkapkan oleh Wakil Walikota Depok, Idris Abdul
Shomad dikarenakan lebih kepada persoalan birokrasi. Salah satunya dikatakannya yakni mengenai pengecekan harga barang untuk efisiensi."Karena harga barang itu harus sesuai dengan aturan tingkat nasional maupun Perwa. Di mana, dalam Perwa ada harga barang yang disesuaikan, ini yang harus diteliti secara cermat. Makanya kami meminta agar tim teknis ini didampingi oleh KPUD agar lebih cepat," paparnya.(rt)
0 Komentar