Pemerintah Kota Depok kembali meraih opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) untuk yang ke empat kalinya dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, kemarin. Pengumuman itu disampaikan saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan Keuangan Pemkot Depok Tahun Anggaran 2014, di aula lantai 4 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jl. Moch. Toha No. 164, Bandung.
Terkait perolehan WTP tersebut, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang telah memanfaatkan dana APBD Kota Depok untuk berbagai macam program pembangunan, baik yang terkait dengan bantuan, program pemberdayaan, dan pembangunan secara umum, “Intinya diperlukan proses pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dalam pembangunan Depok.”ujar Nur Mahmudi.
Walikota mengaku bersyukur karena semua stakeholder , dimulai dari individu penerima bantuan seperti sakit yang diberikan bantuan dari APBD, perbaikan sekolah, posyandu, posbindu, dan lembaga mitra, Karang Taruna, dan rekan olahragawan dapat mempertanggung jawaban penggunaan bantuan tersebut.”Semuanya memerlukan pertanggung jawaban, diawali dari proposal pengajuan, pemanfaatan, dan pelaporan pemanfaatan bantuan. Inilah yang diperlukan untuk mencapai WTP. Oleh karena itu, semuanya tidak terlepas dari semua fungsi teman-teman,”katanya di Makodim Depok, Jum,at (29/5).
Nur Mahmudi juga berterimakasih kepada aparatur dilingkungan Pemkot Depok yang terus secara disiplin mengikuti rangkaian proses prosedur pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, poses pengawasan di inspektorat sampai kepada proses pertanggungjawabannya. Opini WTP adalah sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat, karena harus membawa realita dan fakta yang ada dengan pencatatan yang benar sehingga bisa memberikan proses pelaporan dan penjelasan kepada auditor di BPK. “Seluruh proses dan saran yang diberikan BPK telah kami lakukan dengan benar, sehingga berhasil meraih WTP untuk keempat kalinya,” tuturnya.
Semoga seluruh aparatur Pemkot Depok sungguh-sungguh mau mengikuti proses pembinaan sistem akrual agar prestasi ini bisa dipertahankan. “Kita harus mengikuti, mempelajari, memahami, dan menerapkan sistem baru tersebut. Mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan dan pelaporan harus benar dan sesuai,” tutup Walikota.(ndi)
0 Komentar