Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok nampaknya bakal menyetujui kekurangan anggaran biaya pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebesar Rp 11,3 miliar. Dengan demikian, dapat dipastikan anggaran pilkada 9 Desember mendatang sebesar Rp 49,2 miliar.
“Anggaran yang diajukan KPU Rp 49 miliar lebih, yang sudah disetujui Rp 37 miliar. Terkait yang Rp 11 miliar itu tetap harus turun, karena memang diawal Rp 49 itu bentuknya gelondongan dan ini sudah fix tinggal mekanisme pencairannya saja,” ujar Hendrik Tangke Allo, Ketua DPRD Kota Depok, kemarin.
Namun begitu, Hendrik meminta KPU mengajukan proposal agar DPRD dalam hal ini badan anggaran beserta TAPD mengetahui apa saja kebutuhan dari Rp 11 miliar yang diusulkan belakangan itu.
“Iya dong harus direalisasikan, karena itu memang menjadi kebutuhan dasar KPU. Kalau Rp 11 miliar tidak disetujui ada yang menjamin atau tidak pilkada nanti bisa berjalan?. Toh kalaupun anggarannya mengalami kelebihan harus dikembalikan dan ada pertanggungjawabannya,” paparnya.
Ditegaskannya, bahwa DPRD tidak akan lagi membahas terkait kekurangan anggaran tersebut. Kalaupun nanti dibahas oleh badan anggaran, itu sifatnya bukan setuju atau tidak setuju terhadap kekurangan Rp 11 miliar itu.
Pihaknya, hanya ingin melihat kebutuhan apa saja dan itu dikatakannya merupakan bagian fungsi dari pengawasan DPRD. Dijelaskannya, anggaran pilkada sudah seharusnya dapat dicairkan saat ini karena beberapa tahapan pilkada sudah dimulai.
“Tahapan di KPU sudah berjalan, semua butuh biaya. Kami dengar NPHD sudah ditandatangani, naskah perjanjian hibah daerah antara KPU dengan walikota juga sudah ditandatangani. Artinya, pengajuan itu sudah harus dicairkan karena sudah ada proses yang berjalan, tinggal bagaimana mekanisme pencairannya,” jelasnya.
Ketua KPU Depok, Titik Nurhayati mengungkapkan bahwa anggaran Rp 11 miliar lebih itu merupakan anggaran yang belum teralokasi, sedangkan total berapa jumlah rencana anggaran sudah dibuatkan berita acaranya.
“Hanya pengajuannya berbasis pada 2014 yang sudah teralokasi itu sebesar Rp 3,7 miliar lebih. Jadi, sisanya yang belum teralokasi itulah tinggal ditambahkan mekanismenya di DPRD, dana Rp 11 miliar itu tetap kami butuhkan,” tandasnya.(rt)
0 Komentar