Sikap tegas diperlihatkan Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna menyikapi ditemukannya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pungutan liar kepada masyarakat dalam hal pembuatan admistrasi kependudukan.
“Tangkap, serahin aja lah, proses saja. Kami minta juga BKD untuk langsung memprosesnya, kami lagi lelah seperti ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka jangan dirusak dengan hal-hal seperti itu,” ujar Pradi usai Upacara HUT ke-17 Kota Depok di Balaikota Depok, Rabu {27/4}.
Ia mengungkapkan, bahwa perbuatan tersebut telah merugian ribuan PNS Depok yang telah bekerja sungguh-sungguh.
“Itu persentasenya kecil sekali, jadi merusak tatanan yang besar, kami sangat kecewa sekali, yang besar nggak keliatan namun gara-gara nila setitik ini telah membuat masyarakat memiliki image yang tidak baik kepada kami,” paparnya.
Tidak hanya itu, Pradi juga meminta agar BKD dan Baperjakat segera memproses PNS yang terbukti melakukan pungutan liar.
“Kami memiliki pengawasan yang terbatas, dengan informasi melalui media dan masyarakat kami juga berterimakasih, ini dalam rangka pembenahan bagi kami,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua BKD yang juga merupakan Anggota Komisi A DPRD Depok, Fitri Hariono mengaku prihatin atas masih adanya pungli di kelurahan. Tak hanya itu, ia juga meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar membuka mata selebar-lebarnya mengawasi hal tersebut.
“Pak Munir harus buka mata, karena saksi kami langsung sidak bersama Bu Yeti sudah jelas, lurah juga sudah mengakui kepada kami. Kami juga minta kepada Pak Munir agar tidak skeptis setiap kali menerima aduan dari masyarakat, LSM maupun wartawan yang menemukan langsung kasus pungli tersebut,” tegasnya.{rt}
0 Komentar