Fraksi-fraksi DPRD Kota Depok memberikan pandangan umumnya dalam Rapat Paripurna terhadap nota keuangan dan Raperda APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2017. Sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo dihadiri Walikota Depok Mohammad Idris, Wawali Pradi Supriatna, seluruh anggota dewan, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan para Kepala OPD.
Veronica Wiwin dari fraksi PDI Perjuangan dalam pandangannya mengatakan Sejumlah kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian serius diantaranya Pemkot jangan hanya mengecilkan silpa tetapi harus bisa memaksimalkan aspirasi masyarakat yang belum tertampung. Optimalisasi kinerja ASN guna menunjang pelayanan masyarakat dan dibentuknya Perda sistem kesehatan daerah.
Sedangkan Edi Mastura dari fraksi Gerindra meminta Pemkot meningkatkan dan mengembangkan ekonomi lokal dan industri kecil dengan menggandeng setiap elemen masyarakat untuk mengoptimaslkan sumber daya lokal yang ada. Koperasi dan UMKM harus diber perhatian khusus, baik melalui insentif perpajakan maupun kemudahan dalam birokrasi,
"Dengan berkembangnya indusrti kreatif otomatis akan menyerap tenaga kerja lokal sehingga dapat menekan angka pengangguran,"jelasnya.
Hal berbeda dikatakan Hafid Nasir dari Fraksi PKS. Fraksi ini memberikan apresiasi kenaikan target
PAD sebesar Rp.123 milyar. Karena itu, PKS mendorong Pemkot untuk mengoptimalkan PAD terutama dari pajak restoran, hotel, parkir, reklame dan berbasis teknologi informasi, termasuk aplikasi smartphone. Sumber PAD lain yang sangat potensial adalah PBB dari pengembang perencanaan tata ruang kota dan penataan kawasan serta pembukaan kases jalan utama baru yang menghubungkan wilayah Timur dan Barat Kota Depok.
"Penentuan kawasan dan akses jalan akan meningkatkan nilai NJOP serta perolehan PBB secara signifikan,"ungkap Hafidz.
Sementara fraksi PAN, dalam pandangannya yang dibacakan Lahmudin Abdullah berharap OPD yang baru dapat menjalankan program dan kegiatanan secara maksimal, selain itu dalam melakukan penyesuanan atas KUA dan PPAS terhadap perangkat daerah yang baru maka harus lebih berhati-hati tetap terjaga pemenuhan targetm sasaran dan capaian pembangunan sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD.
Supriatni dari fraksi Golkar meminta pembangunan in frastruktur harus benar-benar direncanakan
dengan baik dan pelaksanaannya memenuhi standar kualifikasi. Karena banyak kegiatan fisik hanya
sekedar dibangun tanpa membperhitungkan kondisi cuaca sehingga yang terjadi rata-rata pembangunan fisik dilakukan pada saat musim hujan mengakibatkan hasil pekerjaan dibawah standar dan terkesan asal jadi dari tahun ke tahun dan masyarakat yang dirugikan.
Fraksi Demokrat, yang dibacakan M. Taufik berharap RAPBD 2017 memuat 10 program unggulan antara lain Depokmpeduli Pendidikan, pelayanan puskesmas 24 jam, peningkatan insentif RT, RW dan LPM serta pembangunan alun-alun.
Mazhab dari fraksi PPP meminta APBD harus bisa dimaksimalkan agar dapat membawa perubahan yang lebih baik, semangat eksekutif dan legislatif harus sama dalam mencari solusi untuk perbaikan yang lebih baik demi kemajuan Kota Depok.
Fraksi Restorasi Nurani Bangsa (RNB), yang dibawakan oleh Slamet Riyadi meminta Pemkot untuk
merealisasikan rencana pelebaran jalan Siliwangi, Tole Iskandar sampai Simpangan Depok yang selalu macet setiap harinya."Termasuk jalan Sawangan untuk segera dilebarkan,"harap Slamet.(ndi)
0 Komentar