Musrenbang merupakan salah satu bentuk aspirasi dan peran aktif masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyrakat bisa direalisasikan lewat musrenbang. Aspirasi masyarakat selain bisa disalurkan melalui musrenbang juga bisa disampaikan melalui reses anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Depok sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing
."Melalui kegiatan reses, aspirasi masyrakat bisa dituangkan dalam pokok pokok pikiran dewan, dan renja OPD serrta renja kepala daerah. ada empat pintu yang bisa dimasukkan untuk melaksanakan pembangunan,"ujar Wakil Ketua DPRD Depok Yetti Wulandari disela pembukaan Musrenbang Kecamatan Cimanggis, Depok, Kamis (2/2/2017)
Jadi masyarakat tidak perlu berkecil hati jika aspirasinya tidak tersalurkan dalam pembangunan."Mudah-mudahan sistem RKPD ini tetap online, banyak aspirasi masyarakt yang tidak terealsiasi, kita akan benahi,"katanya.
Melalui reses, lanjut Yetti, semua aspirasi proiritas masyarakat bisa diajukan, sehingga tidak terjadi kesamaan kegiatan yang diajukan ketika musrenbang digelar,"jangan sudah diajukan di musrenbang di ajukan juga melalui aspirasi dewan, ini bisa di delete di dewan. Selama ini yang jadi masalah adanya pengajuan dititik yang sama,"jelasnya.
Karena itu, Yetti menegaskan akan melakukan reses secara bersamaan dengan musrenbang sehingga aspirasi yang masuk kategori kedua bisa diajukan lewat aspirasi dewan supaya menjadi pokok pikiran dewan."Dengan adanya reses bersama musrenbang ini, diharapkan terjadi sinergitas antara DPRD eksekutif dan masyarakat bisa terjalin aktif sehingga terwujud kota yang unggul nyaman dan religius,"pungkasnya.
Yeti juga mengingkan agar pagu anggaran yang telah ditetapkan di masing masing kelurahan tidak hanya difokuskan pada bidang infrasrtuktur saja. tetapi perlu adanya peningkatan di bidang sumber daya manusia. Secara nasional kita selalu berteriak tenaga asing sudah masuk ke Indonesia dan menguasai lapangan kerja, sementara sumber daya manusia kendor di wilayah sendiri, padahala dengan jumlah penduduk 2,4 jiwa merupakan aset besar bagi pembangunan, apabila aset ini tidak dioptimalkan maka paradoks Indonesia yaitu negara yang kaya tetapi rakyatnya miskin akan terjadi di Depok. oleh karena itu, pagu anggaran yang sejatinya Rp.1 miliar untuk fisik dan Rp.1 milliar untuk non fisik bisa dilaksanakan,
"Memang bidang infrakstruktur lebih menggoda dibandingkan SDM.n Pagu Rp. 2 miliar, 30 persen untuk non fisik ekonomi sosial dan budaya." Berikan pelatihan dan dianggarkan, aset pemuda Depok diangka 60 persen dari penduduk Depok, sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan. dengan banyaknya angka pengangguran tentu saja menjadi beban pemerintah Depok,"tandas Yetti.(ndi)
0 Komentar