Walikota Depok Mohammad Idris mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok mengalami defisit untuk tahun anggaran 2018. Hal itu dikatakan Walikota dalam kegiatan pemberian dana penguatan RT/RW dan LPM se-kecamatan Cinere, di aula Sekolah Acisena, cinere, Depok, Minggu (11/06/2017)
Lebih lanjut Idris mengatakan defisit ini terjadi antara kebutuhan pembangunan masyarakat
Kota Depok melalui musrenbang dan aspirasi dewan tidak sesuai dengan kemampuan anggaran
pembiayaan kota."Pendapatan kota Depok mencapai Rp.2,3 trilyun, sedangkan belanja daerah
mencapai Rp.2,7 trilyun. Berarti kurang dana sekitar Rp.400 milliar atau defisit,"ujar Idris.
Mengatasi hal itu, lanjut Idris, pemerintah akan melakukan komunikasi dengan pemerintah
provinsi dan pemerintah pusat.
"Kita akan minta ke provinsi dan pusat untuk menyelesaikan pembangunan yang sudah direncanakan dari hasil musrenbang tahun lalu,"ungkapnya.
Seandainya tidak dapat bantuan dari Pemprov dan Pusat, maka dengan sangat terpaksa sejumlah
kegiatan akan ditunda pekerjaannya pada tahun depan."Saya tidak mau belanja dipaksakan
dengan uang yang ada dan tidak ada tambahan dari pusat sehingga nantinya menimbulkan
hutang. Jangan sampai Depok punya hutang, lebih baik belanja kegiatan di tunda saja,"pungkas Idris.
Sejumlah pekerjaan infrastruktur yang terpaksa ditunda pembangunannya jika tidak ada
tambahan dana diantaranya proyek pelebaran jalan Sawangan , Jalan terusan Juanda-cinere
serta pembangunan gelanggang olahraga di GDC.
"Untuk pekerjaan yang nilainya kecil dari hasil musrenbang Insya Allah terlaksana semua. Tapi kalau proyek besar kita tidak sanggup,"katanya lagi.
Idris menambahkan, Pemkot Depok juga akan meminta bantuan kepada pemerintah Provinsi DKI
Jakarta untuk menangani masalah Setu sebagai daerah resapan air. Kita minta dana perbaikan
untuk perbaikan setu kepada Pemprov DKI Jakarta, seperti setu Pengarengan, Rawa Besar, dan
sungai-sungai sehingga seluruh pembangunan bisa terakomodir.(ndi)
0 Komentar