Anggota DPR RI Komisi V Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Hj. Intan menyoroti kebijakan ganjil genap yang akan diterapkan di Margonda.
Menurutnya, pertumbuhan dan kepemilikan mobil tidak sebanding dengan ruas jalan. "Ini yang kita pertanyakan kebijakan ganjil genap di Margonda. Kalau banyaknya kendaraan dan ruas jalan terbatas kenapa kebijakan ini dibebankan pada masyarakat," ujarnya seusai Ngobrol Santai Bareng Wartawan di Margonda, Sabtu (08/09/2018)
Intan menilai, kebijakan ganjil genap merupakan jangka pendek. Seperti penerapan ganjil genap di DKI Jakarta saat Asian Games dinilai sukses dan akan dilanjutkan lagi dengan adanya Para Games.
"Kebijakan Ganjil Genap ini bukan satu-satunya solusi mengatasi kemacetan. Seharusnya, Pemkot Depok bisa berpikir panjang dan memberikan kebijakan yang tidak membebani masyarakat,"paparnya.
Menurutnya, di Kota Depok pembangunan masih terpusat di Margonda. Ia menyebutkan, mulai dari Mall, hotel, apartemen, dan lainnya berada di Margonda. Sehingga, kemacetan di Margonda pada waktu tertentu tak bisa terelakkan.
"Tidak bisa pembangunan hanya terpusat di satu tempat. Namun, pembangun harus menyebar seperti pada perencanaan pembangunan zona Margonda 2. Diharapkan, perputaran ekonomi dan kerumunan masyarakat tidak hanya di Margonda saja dan bisa menyebar,"terangnya.
Meski begitu, dirinya juga berharap agar adanya regulasi terkait pengurangan izin kepemilikan kendaraan. Pasalnya, budaya masyarakat masih banyak yang mencari celah dalam menyiasati kebijakan yang dirasa membebani.
"Masyarakat kita kan selalu nyari celah. Kalau ganjil genap diterapkan, akan menggunakan mobil istrinya atau beli mobil lagi dengan plat nomor beda. Ini yang harus diperhatikan,"tutupnya.(ndi)
0 Komentar